Jakarta: Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sejak 2014. Namun, dia dinilai belum berhasil memberikan perbaikan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Menurut saya belum maksimal apa yang dia (Yasonna) lakukan," kata anggota Komisi III DPR Santoso saat dihubungi, Jumat, 10 September 2021.
Negara sudah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk mengelola lapas. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Dia tak menyebut rinci anggaran pengelolaan lapas setiap tahun. Namun, biaya makan warga binaan sekitar Rp1,5 triliun untuk 2021.
"Itu untuk makannya saja ya, belum untuk pembangunan lapas, belum lagi rehab, maintenance, belum lagi ada alat detektor yang harus diganti supaya petugas atau sipir tidak kecolongan," ungkapnya.
Baca: Pengamat: Pemerintah Perlu Benahi Manajemen Lapas
Santoso mengatakan evaluasi harus dilakukan. Jika perlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengevaluasi pengelolaan lapas.
"Harus ada perbaikan secara radikal terhadap lapas ini, jika menteri tak sanggup maka Pak Jokowi harus turun tangan membantu menyelesaikan ini," sebut dia.
Salah satu bentuk evaluasi yang dia maksud ialah mencopot Yasonna sebagai Menkumham. Menurut dia, harus ada penyegaran di lingkungan Kemenkumham agar perbaikan lapas bisa dilakukan dengan baik.
"Perbaikan lapas harus lebih berhasil meskipun dengan sisa tiga tahun dan itu harus. Itu (mencopot Yasonna) salah satu wujud Pak Jokowi turun tangan," ujar dia.
Jakarta: Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) sejak 2014. Namun, dia dinilai belum berhasil memberikan perbaikan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan
(lapas).
"Menurut saya belum maksimal apa yang dia (Yasonna) lakukan," kata anggota Komisi III
DPR Santoso saat dihubungi, Jumat, 10 September 2021.
Negara sudah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk mengelola lapas. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Dia tak menyebut rinci anggaran pengelolaan lapas setiap tahun. Namun, biaya makan warga binaan sekitar Rp1,5 triliun untuk 2021.
"Itu untuk makannya saja ya, belum untuk pembangunan lapas, belum lagi rehab, maintenance, belum lagi ada alat detektor yang harus diganti supaya petugas atau sipir tidak kecolongan," ungkapnya.
Baca:
Pengamat: Pemerintah Perlu Benahi Manajemen Lapas
Santoso mengatakan evaluasi harus dilakukan. Jika perlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengevaluasi pengelolaan lapas.
"Harus ada perbaikan secara radikal terhadap lapas ini, jika menteri tak sanggup maka Pak Jokowi harus turun tangan membantu menyelesaikan ini," sebut dia.
Salah satu bentuk evaluasi yang dia maksud ialah mencopot Yasonna sebagai Menkumham. Menurut dia, harus ada penyegaran di lingkungan Kemenkumham agar perbaikan lapas bisa dilakukan dengan baik.
"Perbaikan lapas harus lebih berhasil meskipun dengan sisa tiga tahun dan itu harus. Itu (mencopot Yasonna) salah satu wujud Pak Jokowi turun tangan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
