Luhut Klaim Tol Laut Menekan Disparitas Harga hingga 25%

medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program tol laut berhasil menekan disparitas harga di Indonesia bagian timur sekitar 20% hingga 25%. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan tol laut agar perbedaaan harga semakin menipis. "Kami sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat untuk membuat 'gap' (kesenjangan) tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur kami ambil sampling 20-25% sudah turun," kata Luhut saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya, Jakarta Timur, Kamis 4 Mei 2017. Luhut menuturkan, banyak pihak mempertanyakan kelanjutan program tol laut yang tujuannya untuk menekan perbedaan harga di seluruh Indonesia. Ia menyebut program tersebut tidak bisa terwujud dalam semalam. Luhut menegaskan, program ini terus berjalan. Pemerintah menargetkan, harga di Indonesia bagian timur turun hingga 50% dalam satu-dua tahun ke depan. Ia menyebut salah satu cara mencapai target itu adalah dengan meningkatkan rute dan trayek kapal serta menggunakan kapal besar yang bisa berlabuh agar bisa meningkatkan kapasitas bongkar muat. "Kapal-kapal itu berjalannya lebih rutin, lancar, kapal yang besar juga bisa berlabuh di beberapa tempat untuk bongkar logistiknya," katanya. Klik: Ini Sebenarnya Konsep Tol Laut Presiden Jokowi Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan capaian penurunan disparitas harga hingga 25% karena beroperasinya tol laut sudah cukup tinggi. Ia meyakini jika rute dan trayek tol laut semakin banyak, maka penurunan harga akan semakin baik lagi, terutama di kawasan timur Indonesia. "Terutama di Indonesia bagian timur sudah dirasakan masyarakat turunnya harga 20-25%. Itu penurunan yang cukup tinggi. Tetapi nantinya apabila rute dan trayek semakin banyak, kita meyakini turunnya harga akan semakin lebih baik lagi," kata Jokowi. Rakornas Bidang Kemaritiman 2017 dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia. Pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Klik: Subsidi Tol Laut Capai Rp380 Miliar di 2017 Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Antara)