medcom.id, Jakarta: Konsistensi Presiden Joko Widodo menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) tak perlu diragukan. Jokowi juga tak memiliki beban dengan persoalan kasus-kasus HAM di masa lalu.
"Pak Jokowi punya komitmen yang cukup besar untuk itu (menyelesaikan masalah HAM)," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2017.
Seperti diketahui, Istri aktivis HAM Munir, Suciwati mempertanyakan kesungguhan Jokowi menuntaskan masalah HAM di Tanah Air. Hasto menilai pihak-pihak yang meminta persoalan ini diselesaikan, hendaknya bersabar.
Baca: Mengapa Munir Harus Meninggal Terbunuh?
Karena penuntasan dosa-dosa masa lalu ini tak semudah membalik telapak tangan. Perlu ada pendalaman kasus dan bukti yang cukup guna mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Sesuai proses hukum di Indonesia. "Semua kan harus dijalankan melalui proses dan mekanisme hukum," terang Hasto.
Disinggung soal pidato Jokowi di DPR yang sama sekali tidak menyinggung masalah HAM, Hasto menyebut tak ada yang aneh dari itu. Sebab selama ini Presiden selalu mengedepankan inti isu kemanusiaan di tiap pidatonya, misalkan mengenai ekonomi.
Ada kesejahteraan yang ingin ditingkatkan dan ketidakadilan yang harus dihapuskan. "Sehingga Presiden mengendorse persoalan ketidakadilan dan kesejahteraan. Kan persoalan HAM tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan itu," pungkas Hasto.
medcom.id, Jakarta: Konsistensi Presiden Joko Widodo menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) tak perlu diragukan. Jokowi juga tak memiliki beban dengan persoalan kasus-kasus HAM di masa lalu.
"Pak Jokowi punya komitmen yang cukup besar untuk itu (menyelesaikan masalah HAM)," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2017.
Seperti diketahui, Istri aktivis HAM Munir, Suciwati mempertanyakan kesungguhan Jokowi menuntaskan masalah HAM di Tanah Air. Hasto menilai pihak-pihak yang meminta persoalan ini diselesaikan, hendaknya bersabar.
Baca: Mengapa Munir Harus Meninggal Terbunuh?
Karena penuntasan dosa-dosa masa lalu ini tak semudah membalik telapak tangan. Perlu ada pendalaman kasus dan bukti yang cukup guna mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Sesuai proses hukum di Indonesia. "Semua kan harus dijalankan melalui proses dan mekanisme hukum," terang Hasto.
Disinggung soal pidato Jokowi di DPR yang sama sekali tidak menyinggung masalah HAM, Hasto menyebut tak ada yang aneh dari itu. Sebab selama ini Presiden selalu mengedepankan inti isu kemanusiaan di tiap pidatonya, misalkan mengenai ekonomi.
Ada kesejahteraan yang ingin ditingkatkan dan ketidakadilan yang harus dihapuskan. "Sehingga Presiden mengendorse persoalan ketidakadilan dan kesejahteraan. Kan persoalan HAM tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan itu," pungkas Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
