Arah Kebijakan Jokowi Sudah Kondusif

medcom.id, Jakarta: Publik masih puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan survei lembaga Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Kamis 8 Juni 2017. Dalam survei tersebut, sebanyak 74,8 persen dari 1350 responden yang berasal dari seluruh Indonesia berpendapat arah perjalanan bangsa Indonesia saat ini sudah benar. Selain itu, sebanyak 40,5 persen responden merasakan keadaan ekonomi sudah cukup baik dibanding tahun lalu. Tak hanya itu, sebanyak 53,9 persen responden menilai keadaan ekonomi rumah tangga akan lebih baik tahun depan. "Dari survei ini tergambarkan bahwa sebagain besar masyarakat sudah merasa kebijakan yang diimplementasikan presiden Jokowi sudah baik bahkan lebih dari 50 persen responden optimis tahun depan akan lebih baik lagi," kata peneliti SMRC, Djayadi Hanan. Tak hanya soal ekonomi, masyarakat juga puas terhadap kinerja presiden dalam penegakkan hukum yang mencapai 45 persen. Selain itu, sebanyak 58 persen responden menilai kondisi keamanan sudah cukup baik. Hal itupun juga diimbangi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi keamanan dan politik yang tinggi. "Tingkat keamanan terhadap institusi TNI sangat tinggi yakni mencapai 90 persen, lalu terhadap Polri mencapai 77 persen, terhadap presiden 86 persen, terhadap KPK mencapai 86 persen . Ini membuktikan kinerja presiden di bidang politik, penegakkan hukum dan keamanan juga baik di mata masyarakat," ungkapnya. Hal ini juga turut menggambarkan bahwa penilaian masyarakat tak dipengaruhi oleh hiruk pikuk politik Pilkada DKI yang baru saja usai. Sebab, Djayadi memandang jika penilaian publik terpengaruh oleh proses Pilkada DKI, maka kepercayaan terhadap presiden yang diisukan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat akan menurun drastis. Hal yang sama diungkapkan politisi PDIP, Maruarar Sirait. Anggota DPR RI itu menyebut rangkaian perjalanan Pilkada DKI yang hampir usai tak memengaruhi kepuasan kinerja Presiden Jokowi. Menurutnya arah kebijakan presiden Jokowi kasih jelas terstruktur tak dipengaruhi kepentingan apapun dan hal tersebut tergambar jelas oleh masyarakat. Masyarakat dinilai tak hanya puas tetapi dukungan kepada presiden Jokowi pun terus meningkat. Peristiwa-peristiwa politik seperti aksi demonstrasi yang berulang kali terjadi serta tekanan politik lainnya juga dinilainya tak berpengaruh. "Pada survei yang dirilis salah satu lembaga di Jawa Barat baru-baru ini justru elektabilitas Presiden Jokowi naik. Sebelumnya di 2014, Pak Jokowi kalah sampai 20 persen tapi dalam survei justru menang 4 persen. Dari kalah jadi menang kan itu sesuatu yang luar biasa. Ada demo memang betul tapi ternyata masyarakat masih mendukung," ujarnya. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai berpendapat perang politik pasca Pilkada DKI sudah usai. Ia pun menyebut hiruk pikuk perang strategi hanya sebatas media sosial saja. Sehingga, Yorrys pun yakin betul bahwa Pilkada DKI Jakarta tidak berpengaruh terhadap peta perpolitikan nasional. Ia justru menilai peta politik nasional baru akan jelas terlihat pada Pilkada 2018 dan juga menentukan peta politik Pilpres 2019. "Persepsi publik hanya di medsos saja. Nanti yang menentukan adalah Pilkada 2018. Di situlah parpol bermain," ungkapnya dalam kesempatan yang sama. Yorrys menyebut, Pilkada 2018 menjadi sangat menentukan karena jumlah daerah yang menjadi ladang pertarungan politik lebih banyak yakni 171 daerah dibanding Pilkada 2017 yang hanya 101 daerah. Tak hanya itu, daerah-daerah penyelenggara Pilkada pada 2018 adalah daerah yang memiliki kantong suara besar serta strategis. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono justru berpendapat berbeda. Ia menilai kepuasan kinerja presiden turun dari tahun sebelumnya yang bisa mencapai 72 persen. Berbagai manuver politik presiden pun dinilainya tak ampuh lagi menangkap dukungan masyarakat. Ia menilai ketidakharmonisan kabinet juga turut andil dalam turunnya kepuasan terhadap presiden.