Jakarta: Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah telah berupaya optimal menghindari eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin. Namun, dirinya pun menyayangkan langkah Pemerintah Arab Saudi tak memberikan notifikasi waktu eksekusi.
"Pak Jokowi dalam tiga kali pembicaraan dengan Raja Saudi juga sudah menyampaikan soal itu, surat secara resmi juga sudah. Nota diplomatik kita itu bisa 40-an kali," kata Hanif di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Upaya advokasi dan pendampingan hukum bagi Misrin bahkan sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai jalur diplomasi telah ditempuh agar Misrin mendapatkan pengampunan dan terhindar dari eksekusi mati.
"Kemudian jalur-jalur kultural untuk minta permaafan dari ahli waris, lewat lembaga pemaafan di sana, semuanya sudah dilakukan," ujar Hanif.
Dari berbagai upaya tersebut, sangat disesalkan sikap sepihak Arab Saudi yang mengeksekusi sepihak tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Padahal, proses peninjauan kembali kasus Misrin sedang berlangsung.
"Dengan situasinya seperti itu ya saya sampaikan bahwa saya pribadi menyesalkan ini juga karena satu memang kalau informasi yang saya terima dari Kemlu itu kan tidak ada notifikasi. Sekaligus ini juga menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa memperkuat tata kelola dan perlindungan pekerja migran," pungkas politikus PKB ini.
Jakarta: Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah telah berupaya optimal menghindari eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) Muhammad Zaini Misrin. Namun, dirinya pun menyayangkan langkah Pemerintah Arab Saudi tak memberikan notifikasi waktu eksekusi.
"Pak Jokowi dalam tiga kali pembicaraan dengan Raja Saudi juga sudah menyampaikan soal itu, surat secara resmi juga sudah. Nota diplomatik kita itu bisa 40-an kali," kata Hanif di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Upaya advokasi dan pendampingan hukum bagi Misrin bahkan sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai jalur diplomasi telah ditempuh agar Misrin mendapatkan pengampunan dan terhindar dari eksekusi mati.
"Kemudian jalur-jalur kultural untuk minta permaafan dari ahli waris, lewat lembaga pemaafan di sana, semuanya sudah dilakukan," ujar Hanif.
Dari berbagai upaya tersebut, sangat disesalkan sikap sepihak Arab Saudi yang mengeksekusi sepihak tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Padahal, proses peninjauan kembali kasus Misrin sedang berlangsung.
"Dengan situasinya seperti itu ya saya sampaikan bahwa saya pribadi menyesalkan ini juga karena satu memang kalau informasi yang saya terima dari Kemlu itu kan tidak ada notifikasi. Sekaligus ini juga menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa memperkuat tata kelola dan perlindungan pekerja migran," pungkas politikus PKB ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
