medcom.id, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekesaran (Kontas) meminta Presiden Joko Widodo membuat roadmap penyelesaian pelanggaran kasus-kasus hak asasi manusia. Selain itu Presiden Joko Widodo ditantang untuk melakukan blusukan ke Badan Intelejen Negara.
Menurut Kepala Biro Riset Kontras Puri Kencana Putri, pemerintah Amerika Serikat telah merilis keterlibatan CIA terkait proses penyiksaan tahanan. Keluarnya laporan intelejen tersebut harusnya menjadi indikator politik bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan hal serupa dengan membuka kembali dokumen-dokumen yang tersimpan di BIN terkait kasus pelanggaran HAM berat.
"Jokowi harus melakukan blusukan ke BIN. Dalam UU Intelijen Negara, diharapkan Indonesia punya suatu komite evaluasi terhadap aparat intelijen,” katanya pada diskusi bertema ‘HAM Hari Ini Siapa yang Bertanggung Jawab’ di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Menurut Puri, adanya indikasi keterlibatan mantan kepala BIN Hendripriyono juga harus diusut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Kontas Christ Biantoro mengungkapkan ada banyak dokumen kasus pelanggaran HAM masa lalu diduga berada di BIN.
“Untuk kasus munir ada dokumen penugasan polycarpus dari kantor BIN, kita pernah mengajukan ke Komisi Informasi Publik, kemudian diajukan judikasi dan sidang PTUN kita kalah karena bukti telah dihilangkan oleh BIN, tidak ada lagi filenya,” ungkap Christ.
Pembentukan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) mendesak karena dalam agenda KKR ada agenda penungkapan kebenaran. "Kebenaran seperti apa yang akan diungkap kalau dokumennya tidak bisa diakses,” tandas Christ.
medcom.id, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekesaran (Kontas) meminta Presiden Joko Widodo membuat roadmap penyelesaian pelanggaran kasus-kasus hak asasi manusia. Selain itu Presiden Joko Widodo ditantang untuk melakukan blusukan ke Badan Intelejen Negara.
Menurut Kepala Biro Riset Kontras Puri Kencana Putri, pemerintah Amerika Serikat telah merilis keterlibatan CIA terkait proses penyiksaan tahanan. Keluarnya laporan intelejen tersebut harusnya menjadi indikator politik bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan hal serupa dengan membuka kembali dokumen-dokumen yang tersimpan di BIN terkait kasus pelanggaran HAM berat.
"Jokowi harus melakukan blusukan ke BIN. Dalam UU Intelijen Negara, diharapkan Indonesia punya suatu komite evaluasi terhadap aparat intelijen,” katanya pada diskusi bertema ‘HAM Hari Ini Siapa yang Bertanggung Jawab’ di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Menurut Puri, adanya indikasi keterlibatan mantan kepala BIN Hendripriyono juga harus diusut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Kontas Christ Biantoro mengungkapkan ada banyak dokumen kasus pelanggaran HAM masa lalu diduga berada di BIN.
“Untuk kasus munir ada dokumen penugasan polycarpus dari kantor BIN, kita pernah mengajukan ke Komisi Informasi Publik, kemudian diajukan judikasi dan sidang PTUN kita kalah karena bukti telah dihilangkan oleh BIN, tidak ada lagi filenya,” ungkap Christ.
Pembentukan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) mendesak karena dalam agenda KKR ada agenda penungkapan kebenaran. "Kebenaran seperti apa yang akan diungkap kalau dokumennya tidak bisa diakses,” tandas Christ.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
