medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari mengatakan, komunikasi politik pemerintahan Jokowi-JK belum ideal lantaran minimnya pengelolaan pesan yang disampaikan ke publik melalui media massa.
"Belum ideal, seperti isu tidak ada juru bicara maka yang jadi salah utamanya presiden dan wakil presiden. Mereka tidak bisa meng-cover semuanya ke media massa. Ini bukan masalah efesiensi anggaran tapi berbagai pekerjaan yang harus dibagi-bagi," ucap Qodari dalam diskusi bertajuk "Membangun Komunikasi Politik yang Ideal dan Efektif Pemerintahan Jokowi-JK", di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Kesuksesan komunikasi politik Jokowi-JK, lanjut Qodari, juga ditentukan oleh fondasi dasar yakni relasi dan komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Jokowi-JK masih kurang kompak dalam menelurkan kebijakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Antara Jokowi-JK masih sering berbeda pandangan atau pernyataan mengenai kapan kenaikan BBM dan lain-lain. Itu yang perlu diperbaiki," tutur Direktur Indobarometer ini.
Salah satunya kebijakan tentang 'kartu sakti' Jokowi yang belum memiliki payung hukum. Kata dia, Jokowi perlu menjelaskan kenapa kebijakan itu akan diatur dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).
Sementara Inpres dan Kepres, bukan merupakan instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena sudah tak lagi digunakan sejak era reformasi.
"Kita paham Jokowi ingin gerak cepat, KIP, KIS, KKS, bisa diimplementasikan segera. Tapi bahwa peraturan dan segala macam harus dipersiapkan jangan diabaikan. Lebih hati-hati supaya kebijakan yang bagus bermasalah secara aturan, unsur legalitas juga perlu diperbaiki, kebijakan penting tapi dasar juga penting," tutup dia.
medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari mengatakan, komunikasi politik pemerintahan Jokowi-JK belum ideal lantaran minimnya pengelolaan pesan yang disampaikan ke publik melalui media massa.
"Belum ideal, seperti isu tidak ada juru bicara maka yang jadi salah utamanya presiden dan wakil presiden. Mereka tidak bisa meng-cover semuanya ke media massa. Ini bukan masalah efesiensi anggaran tapi berbagai pekerjaan yang harus dibagi-bagi," ucap Qodari dalam diskusi bertajuk "Membangun Komunikasi Politik yang Ideal dan Efektif Pemerintahan Jokowi-JK", di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Kesuksesan komunikasi politik Jokowi-JK, lanjut Qodari, juga ditentukan oleh fondasi dasar yakni relasi dan komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Jokowi-JK masih kurang kompak dalam menelurkan kebijakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Antara Jokowi-JK masih sering berbeda pandangan atau pernyataan mengenai kapan kenaikan BBM dan lain-lain. Itu yang perlu diperbaiki," tutur Direktur Indobarometer ini.
Salah satunya kebijakan tentang 'kartu sakti' Jokowi yang belum memiliki payung hukum. Kata dia, Jokowi perlu menjelaskan kenapa kebijakan itu akan diatur dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).
Sementara Inpres dan Kepres, bukan merupakan instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena sudah tak lagi digunakan sejak era reformasi.
"Kita paham Jokowi ingin gerak cepat, KIP, KIS, KKS, bisa diimplementasikan segera. Tapi bahwa peraturan dan segala macam harus dipersiapkan jangan diabaikan. Lebih hati-hati supaya kebijakan yang bagus bermasalah secara aturan, unsur legalitas juga perlu diperbaiki, kebijakan penting tapi dasar juga penting," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
