medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menjadi kontroversi. Alasan pengangkatan kader Partai NasDem tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat luas.
"Kita mendesak Presiden Jokowi menjelaskan pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Target apa yang ditetapkan Jokowi kepada Jaksa Agung baru? Apa alat ukur dalam pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung?" ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014).
Menurut dia, penjelasan Presiden Joko Widodo dalam penetapan Jaksa Agung ini sangat ditunggu. Pasalnya, memilih Jaksa Agung dari kalangan partai politik sangat rawan dari segi independisi dan intervensi dari partai politik yang bersangkutan.
"Ini bahaya kalau tidak jelas (penetapan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung)," tegas dia.
Selain itu, ia khawatir dengan terpilihnya kalangan partai politik menjadi Jaksa Agung, dapat berdampak dengan reformasi di lingkungan Kejaksaan Agung. Donal khawatir agenda Kejaksaan Agung akan terintervensi oleh partai politik.
"Kami menduga kuat reformasi di kejaksaan agung akan macet, karena dengan diisi orang partai politik maka agenda partai politik akan masuk ke agenda Kejaksaan Agung dan agenda Kejaksaan Agung akan terintervensi partai politik," terang dia.
Seusai prosesi pelantikannya, HM Prasetyo menyatakan dirinya sudah diberhentikan dari Partai NasDem. Surat pemberhentian diterimanya dari Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh sebelum dirinya dilantik Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung.
Menyinggung keraguan terhadap independensinya, Prasetyo akan menjawabnya melalui kerja dan kerja. "Lihat saja nanti," ujarnya singkat.
"
medcom.id, Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menjadi kontroversi. Alasan pengangkatan kader Partai NasDem tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat luas.
"Kita mendesak Presiden Jokowi menjelaskan pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Target apa yang ditetapkan Jokowi kepada Jaksa Agung baru? Apa alat ukur dalam pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung?" ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014).
Menurut dia, penjelasan Presiden Joko Widodo dalam penetapan Jaksa Agung ini sangat ditunggu. Pasalnya, memilih Jaksa Agung dari kalangan partai politik sangat rawan dari segi independisi dan intervensi dari partai politik yang bersangkutan.
"Ini bahaya kalau tidak jelas (penetapan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung)," tegas dia.
Selain itu, ia khawatir dengan terpilihnya kalangan partai politik menjadi Jaksa Agung, dapat berdampak dengan reformasi di lingkungan Kejaksaan Agung. Donal khawatir agenda Kejaksaan Agung akan terintervensi oleh partai politik.
"Kami menduga kuat reformasi di kejaksaan agung akan macet, karena dengan diisi orang partai politik maka agenda partai politik akan masuk ke agenda Kejaksaan Agung dan agenda Kejaksaan Agung akan terintervensi partai politik," terang dia.
Seusai prosesi pelantikannya, HM Prasetyo menyatakan dirinya sudah diberhentikan dari Partai NasDem. Surat pemberhentian diterimanya dari Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh sebelum dirinya dilantik Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung.
Menyinggung keraguan terhadap independensinya, Prasetyo akan menjawabnya melalui kerja dan kerja. "Lihat saja nanti," ujarnya singkat.
"
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
