medcom.id, Jakarta: Suara Partai Golkar tak sepenuhnya mendukung pilkada melalui DPRD, salah satu penolakan datang dari Gubernur Riau yang juga Ketua DPD I Golkar Riau Annas Maamun.
Annas tegas menolak sistem pilkada tak langsung. Lantas apa kata DPP Golkar? Ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, adanya perbedaan di internal Golkar merupakan dinamika politik.
"Itu pernik-pernik, enggak apa-apa, kita mendengarkan semuanya," katanya kepada wartawan usai Sidang Paripurna, Selasa (23/9/2014).
Namun menurut Wakil Ketua DPR ini, partai berlambang beringin tetap tak berubah pandangan sama sekali, yaitu memperjuangkan pilkada dengan sistem proporsional tertutup atau pilkada melalui DPRD. "Policy Golkar tetap memperjuangkan pemilihan melalui DPRD," katanya.
Bahkan kata calon Ketua Umum Partai Golkar tersebut, pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada kader yang secara terang-terangan mendukung pilkada langsung. "Enggaklah, masak diberi sanksi," cetusnya.
Menurut dia, pilihan Golkar mendukung pilkada tak langsung karena sesuai dengan UUD 1945, dan pilihan tersebut bukanlah kemunduran demokrasi. "Pilihan (pilkada tidak langsung) ini bukanlah kemunduran demokrasi," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Suara Partai Golkar tak sepenuhnya mendukung pilkada melalui DPRD, salah satu penolakan datang dari Gubernur Riau yang juga Ketua DPD I Golkar Riau Annas Maamun.
Annas tegas menolak sistem pilkada tak langsung. Lantas apa kata DPP Golkar? Ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, adanya perbedaan di internal Golkar merupakan dinamika politik.
"Itu pernik-pernik, enggak apa-apa, kita mendengarkan semuanya," katanya kepada wartawan usai Sidang Paripurna, Selasa (23/9/2014).
Namun menurut Wakil Ketua DPR ini, partai berlambang beringin tetap tak berubah pandangan sama sekali, yaitu memperjuangkan pilkada dengan sistem proporsional tertutup atau pilkada melalui DPRD. "
Policy Golkar tetap memperjuangkan pemilihan melalui DPRD," katanya.
Bahkan kata calon Ketua Umum Partai Golkar tersebut, pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada kader yang secara terang-terangan mendukung pilkada langsung. "Enggaklah, masak diberi sanksi," cetusnya.
Menurut dia, pilihan Golkar mendukung pilkada tak langsung karena sesuai dengan UUD 1945, dan pilihan tersebut bukanlah kemunduran demokrasi. "Pilihan (pilkada tidak langsung) ini bukanlah kemunduran demokrasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
