medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat secara resmi mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung, bukan oleh DPRD. Hari ini Partai Demokrat secara resmi berkirim surat ke Panitia Kerja RUU Pilkada.
Surat resmi itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf, untuk memberikan 10 syarat terhadap dukungannya terhadap pilkada langsung. Semula, Demokrat mendukung pilkada lewat DPRD, seperti yang diusung Koalisi Merah Putih.
"Hari ini Partai Demokrat akan mengeluarkan surat kepada Panja, agar opsi dari Partai Demokrat bisa dimasukkan dalam pembahasan," kata Nurhayati Assegaf di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Partai Demokrat, kata Nurhayati, berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan partainya mendukung pilkada langsung.
"Kami akan usahakan dengan baik tentunya. Hari ini saya akan menggelar rapat pimpinan untuk memastikan semua berjalan dengan baik," kata Nurhayati.
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat, yakni:
1. Melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota (cawako).
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang.
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat secara resmi mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung, bukan oleh DPRD. Hari ini Partai Demokrat secara resmi berkirim surat ke Panitia Kerja RUU Pilkada.
Surat resmi itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf, untuk memberikan 10 syarat terhadap dukungannya terhadap pilkada langsung. Semula, Demokrat mendukung pilkada lewat DPRD, seperti yang diusung Koalisi Merah Putih.
"Hari ini Partai Demokrat akan mengeluarkan surat kepada Panja, agar opsi dari Partai Demokrat bisa dimasukkan dalam pembahasan," kata Nurhayati Assegaf di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Partai Demokrat, kata Nurhayati, berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan partainya mendukung pilkada langsung.
"Kami akan usahakan dengan baik tentunya. Hari ini saya akan menggelar rapat pimpinan untuk memastikan semua berjalan dengan baik," kata Nurhayati.
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat, yakni:
1. Melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota (cawako).
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang.
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
