Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut indeks HAM Indonesia menjadi tolok ukur terhadap isu-isu yang harus menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan Edward Omar dalam seminar Pembangunan Indeks HAM di Jakarta.
“Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Kami berpihak pada mewujudkan HAM,” ungkap Edward, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.
Seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yang jatuh pada 10 Desember. Eddy sapaan akrab Edward menegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab penuh dalam memajukan HAM di Tanah Air.
Eddy mengemukakan adanya pembangunan indeks tersebut sebagai dasar analisis berbasis HAM. Diharapkan dengan pembangunan indeks HAM, dapat bermanfaat dalam pemetaan serta kualitas pembangunan HAM.
“Memulai rangkaian pembangunan indeks HAM, arah kebijakan ini untuk merefleksikan tanggung jawab terhadap HAM sesuai UU,” ujar dia.
Dengan adanya indikator HAM di Indonesia, Eddy menilai indeks tersebut bisa menggambarkan implementasi HAM di Indonesia. Baik hak sipil, politik, dan dengan kelompok rentan.
“Hal ini harus jadi komitmen di seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah,” tutur dia.
Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (
Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut
indeks HAM Indonesia menjadi tolok ukur terhadap isu-isu yang harus menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan Edward Omar dalam seminar Pembangunan Indeks HAM di Jakarta.
“Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Kami berpihak pada mewujudkan HAM,” ungkap Edward, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.
Seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yang jatuh pada 10 Desember. Eddy sapaan akrab Edward menegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab penuh dalam memajukan HAM di Tanah Air.
Eddy mengemukakan adanya pembangunan indeks tersebut sebagai dasar analisis berbasis HAM. Diharapkan dengan pembangunan indeks HAM, dapat bermanfaat dalam pemetaan serta kualitas pembangunan HAM.
“Memulai rangkaian pembangunan indeks HAM, arah kebijakan ini untuk merefleksikan tanggung jawab terhadap HAM sesuai UU,” ujar dia.
Dengan adanya indikator HAM di Indonesia, Eddy menilai indeks tersebut bisa menggambarkan implementasi HAM di Indonesia. Baik hak sipil, politik, dan dengan kelompok rentan.
“Hal ini harus jadi komitmen di seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
