Jakarta: Media mainstream diminta tetap jadi benteng menjaga demokrasi di tengah fenomena produksi masal informasi. Sehingga, masyarakat tidak tersesat di tengah arus informasi yang belum terverifikasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan media arus utama harus mampu melawan sebuah fenomena banjir informasi melalui media sosial. Pasalnya, ada sisi gelap dari cepatnya digitalisasi informasi, salah satunya berita bohong.
"Industri pers harus melawan satu fenomena ini, ada ratusan juta orang memproduksi informasi. Saya tidak punya media tapi saya punya social media, follower saya mengkonsumsi apa yang saya beritakan dijadikan referensi dan dikutip," ungkap Ridwan Kamil dalam silaturahmi Hut ke-10 Forum Pemred di Hotel Raflesia, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022.
Ia mengatakan Forum Pemred memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengarahkan pemikiran masyarakat. Sebab, industri pers yang bisa menjaga benteng demokrasi tetap hidup di dunia yang serba cepat dan penuh tantangan ini.
"Tolong dijaga sebagai benteng demokrasi, tentu harus berani beradaptasi tadi jadilah survivor dari disrupsi-disrupsi ini," kata Ridwan.
Sementara ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan kepada media mengenai pentingnya menjaga objektivitas untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sebab, demokrasi dibangun atas landasan kepercayaan.
"Kami berharap media menjaga, tadi banyak disebut kata independensi, tetapi yang tidak disebut dari tadi adalah satu kata objektivitas. Untuk membangun trust (percaya), diperlukan objektivitas. Itu kata kunci," kata Anies.
Anies berpandangan kepercayaan merupakan pilar demokrasi, sedangkan rasa takut adalah pilar otoriter. Penting bagi media untuk membangun kepercayaan, bukan rasa takut.
"Bila muncul rasa takut dalam demokrasi, berarti kualitas demokrasi kita bergeser. Oleh karena itu, kita harus jaga dan kita menyaksikan banyak negara demokrasi tumbang karena rasa takut hilang," ucap Anies.
Selain itu, Anies menegaskan media memiliki peran untuk menjaga agar ruang perdebatan itu selalu ada. Menurut dia, ruang perdebatan untuk memastikan bahwa terdapat kesetaraan kesempatan untuk bertukar gagasan dan pikiran demi mencapai tujuan yang sama.
"Tujuannya apa? Diingatkan sekali lagi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Anies.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengingatkan pers lebih transparan, akuntabel, dan independen. Sehingga, media bisa memberikan ruang buat semua kontestan dempkrasi baik dari spektrum mana pun.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya peran media untuk tetap netral dan independen. Hal ini untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Indonesia khususnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Semua pihak harus bersama-sama membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata AHY.
Jakarta:
Media mainstream diminta tetap jadi benteng menjaga demokrasi di tengah fenomena produksi masal informasi. Sehingga, masyarakat tidak tersesat di tengah arus informasi yang belum terverifikasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan media arus utama harus mampu melawan sebuah fenomena banjir informasi melalui media sosial. Pasalnya, ada sisi gelap dari cepatnya digitalisasi informasi, salah satunya berita bohong.
"Industri pers harus melawan satu fenomena ini, ada ratusan juta orang memproduksi informasi. Saya tidak punya media tapi saya punya
social media,
follower saya mengkonsumsi apa yang saya beritakan dijadikan referensi dan dikutip," ungkap Ridwan Kamil dalam silaturahmi Hut ke-10 Forum Pemred di Hotel Raflesia, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022.
Ia mengatakan Forum Pemred memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengarahkan pemikiran masyarakat. Sebab, industri pers yang bisa menjaga benteng demokrasi tetap hidup di dunia yang serba cepat dan penuh tantangan ini.
"Tolong dijaga sebagai benteng
demokrasi, tentu harus berani beradaptasi tadi jadilah survivor dari disrupsi-disrupsi ini," kata Ridwan.
Sementara ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan kepada media mengenai pentingnya menjaga objektivitas untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sebab, demokrasi dibangun atas landasan kepercayaan.
"Kami berharap media menjaga, tadi banyak disebut kata independensi, tetapi yang tidak disebut dari tadi adalah satu kata objektivitas. Untuk membangun trust (percaya), diperlukan objektivitas. Itu kata kunci," kata Anies.
Anies berpandangan kepercayaan merupakan pilar
demokrasi, sedangkan rasa takut adalah pilar otoriter. Penting bagi media untuk membangun kepercayaan, bukan rasa takut.
"Bila muncul rasa takut dalam demokrasi, berarti kualitas demokrasi kita bergeser. Oleh karena itu, kita harus jaga dan kita menyaksikan banyak negara demokrasi tumbang karena rasa takut hilang," ucap Anies.
Selain itu, Anies menegaskan media memiliki peran untuk menjaga agar ruang perdebatan itu selalu ada. Menurut dia, ruang perdebatan untuk memastikan bahwa terdapat kesetaraan kesempatan untuk bertukar gagasan dan pikiran demi mencapai tujuan yang sama.
"Tujuannya apa? Diingatkan sekali lagi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Anies.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengingatkan pers lebih transparan, akuntabel, dan independen. Sehingga, media bisa memberikan ruang buat semua kontestan dempkrasi baik dari spektrum mana pun.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya peran media untuk tetap netral dan independen. Hal ini untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Indonesia khususnya jelang Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024.
"Semua pihak harus bersama-sama membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata AHY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
