Jakarta: Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia. Salah satunya mengurangi biaya logistik nasional.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan biaya logistik Indonesia masih tinggi. Bahkan, paling mahal di Asia Tenggara.
"Angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB)," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Biaya logistik tinggi ini membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti, Vietnam yang biaya logistiknya sebesar 20 persen.
Biaya logistik Indonesia juga kalah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Biaya logistik Negeri Gajah Putih hanya 15 persen. Sementara itu, biaya logistik Negeri Jiran hanya 13 persen.
"Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen," ungkap dia.
Dia berharap UU Ciptaker mampu mengurangi biaya logistik Indonesia. Salah satunya, menyederhanakan regulasi yang dianggap berpengaruh besar terhadap biaya logistik Indonesia.
"Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi," ujar dia.
Jakarta: Undang-Undang Cipta Kerja (
UU Ciptaker) diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia. Salah satunya mengurangi biaya logistik nasional.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan biaya logistik Indonesia masih tinggi. Bahkan, paling mahal di Asia Tenggara.
"Angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB)," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Biaya
logistik tinggi ini membuat daya saing Indonesia kalah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti, Vietnam yang biaya logistiknya sebesar 20 persen.
Biaya logistik Indonesia juga kalah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Biaya logistik Negeri Gajah Putih hanya 15 persen. Sementara itu, biaya logistik Negeri Jiran hanya 13 persen.
"Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen," ungkap dia.
Dia berharap UU Ciptaker mampu mengurangi biaya logistik Indonesia. Salah satunya, menyederhanakan regulasi yang dianggap berpengaruh besar terhadap biaya logistik Indonesia.
"Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang
korupsi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)