Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) membantah Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko mengancam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Moeldoko dinilai hanya mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik negara.
"Itu bukan ancaman. Itu semata-mata mengingatkan bagi mereka yang memberikan catatan ke pemerintah agar di dalam koridor peraturan UU berlaku," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.
Donny mengatakan semua pihak bebas menyampaikan gagasan. Namun, gagasan itu harus rasional dan jangan membawa agenda-agenda politik.
"Tidak ada ancaman. Itu (Moeldoko) mengingatkan, memberikan masukan dalam demokrasi wajar, tetapi jangan kebablasan. Tahu batas. Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis," ujar dia.
Donny mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan ketenangan bukan kegaduhan. Dia mengingatkan kepada semua pihak tentang adanya konsekuensi bila melakukan kegaduhan politik.
"Kalau bermain politik, maka tentu apabila ada yang kebablasan atau langgar aturan, pasti ada konsekuensinya. Risiko bukan ancaman, tetapi konsekuensi logis dari gerakan yang melewati batas-batas," ucap Donny.
Baca: Moeldoko Sebut Pembentukan KAMI Bermotif Kepentingan
Sebelumnya, Moeldoko mengingatkan agar KAMI tidak menggangu stabilitas politik. Dia mengingatkan ada konsekuensi yang harus ditanggung KAMI jika sudah mengganggu stabilitas politik.
"Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020.
Moeldoko mengatakan pemerintah akan menyaring tiap gagasan yang diberikan organisasi mana pun. Bila bagus, gagasan itu akan dipakai.
"Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar dia.
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) membantah Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko mengancam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Moeldoko dinilai hanya mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik negara.
"Itu bukan ancaman. Itu semata-mata mengingatkan bagi mereka yang memberikan catatan ke pemerintah agar di dalam koridor peraturan UU berlaku," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.
Donny mengatakan semua pihak bebas menyampaikan gagasan. Namun, gagasan itu harus rasional dan jangan membawa agenda-agenda politik.
"Tidak ada ancaman. Itu (Moeldoko) mengingatkan, memberikan masukan dalam demokrasi wajar, tetapi jangan kebablasan. Tahu batas. Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis," ujar dia.
