Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo (baju hitam). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo (baju hitam). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pemerintah Terus Evaluasi Lembaga yang Tak Efektif

Nasional kementerian lembaga kemenpan-rb
Kautsar Widya Prabowo • 01 Desember 2020 17:27
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, memastikan akan terus melakukan pembubaran lembaga negara yang tumpang tindih. Hal ini sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi.  
 
"Dalam upaya menyederhanakan struktur birokrasi, pemerintah melakukan evaluasi terhadap efesiensi, efektivitas keberadaan lembaga nonstruktural (LNS) lainnya," ujar Tjahjo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 1 Desember 2020.
 
Penyederhanaan dilakukan kepada lembaga yang dibentuk berdasarkan instruksi presiden (inpres), peraturan presiden (perpres), maupun undang-undang (UU). Namun, pembubaran terhadap lembaga yang dibentuk berdasarkan UU harus lebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita akan membuat surat dan dasar pertimbangan dengan DPR. DPR akan membentuk panitia khusus atau (melalui) badan legislasi bersama pemerintah," jelasnya.
 
Pemerintah akan betul-betul teliti dalam meleburkan lembaga yang akan dibubarkan dengan instansi lain. Dia berharap penyederhanaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan fungsi instansi pemerintah.
 
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menegaskan reformasi birokrasi tidak hanya terjadi di lembaga nonstruktural. Kementerian juga tak tertutup kemungkinan bakal dileburkan bila dirasa tidak efektif dan efisien.
 
"Menpan akan terus mengkaji lembaga mana saja, tidak hanya LNS, termasuk kementerian dan lembaga dievaluasi, dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan," tutur Dwi.
 
Baca: 10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi
 
Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktral. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang memuat pembubaran lembaga, mulai Dewan Riset Nasional hingga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
 
“Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional, perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural,” tulis perpres tersebut seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 29 November 2020.
 
Adapun 10 lembaga mencakup Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Kemudian Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif