Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah tak menolak pembatasan sosial berskala mikro. Pasalnya, kebijakan itu untuk menekan laju penambahan kasus covid-19 di Indonesia.
“Pihak mana pun yang menolak mengikuti kebijakan dari pusat untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah karena bersifat wajib,” tegas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam telekonferensi, Kamis, 7 Januari 2021.
Wiku mengatakan pembatasan sosial semata-mata untuk mempercepat penanganan pandemi. Kebijakan tersebut dirancang guna menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.
Pemerintah, kata Wiku, tidak sembarangan dan telah memetakan wilayah mana yang harus menerapkan pembatasan. Beberapa indikatornya ialah wilayah dengan zona merah dan kontributor peningkatan covid-19 yang tinggi.
“Bukan hanya pemda (pemerintah daerah), masyarakat dari daerah pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran covid-19,” tutur dia.
Baca: PSBB Transisi Jakarta dan PSBM Jawa-Bali Akan Disinkronkan
Sebelumnya, pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berminat menerapkan pembatasan sosial. Alasannya, Pemkot masih mampu mengendalikan kasus covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Karena melihat dari tren juga sampai saat ini masih terkendali, walau akhir tahun karena kejenuhan warga sehingga melonggarkan protokol kesehatan," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2020.
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah tak menolak pembatasan sosial berskala
mikro. Pasalnya, kebijakan itu untuk menekan laju penambahan kasus covid-19 di Indonesia.
“Pihak mana pun yang menolak mengikuti kebijakan dari pusat untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah karena bersifat wajib,” tegas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam telekonferensi, Kamis, 7 Januari 2021.
Wiku mengatakan pembatasan sosial semata-mata untuk mempercepat penanganan pandemi. Kebijakan tersebut dirancang guna menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.
Pemerintah, kata Wiku, tidak sembarangan dan telah memetakan wilayah mana yang harus menerapkan
pembatasan. Beberapa indikatornya ialah wilayah dengan zona merah dan kontributor peningkatan covid-19 yang tinggi.
“Bukan hanya pemda (pemerintah daerah), masyarakat dari daerah pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran covid-19,” tutur dia.
Baca: PSBB Transisi Jakarta dan PSBM Jawa-Bali Akan Disinkronkan
Sebelumnya, pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berminat menerapkan pembatasan sosial. Alasannya, Pemkot masih mampu mengendalikan kasus covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Karena melihat dari tren juga sampai saat ini masih terkendali, walau akhir tahun karena kejenuhan warga sehingga melonggarkan protokol kesehatan," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
