medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tidak sepakat jika kewewenangan KPK dalam penuntutan dihapuskan. Menurut dia, wacana penghapusan kewenangan itu sama saja dengan melemahkan KPK.
"Itu enggak boleh, itu sama saja membuat KPK lumpuh" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Desmond menegaskan, Partai Gerindra menolak keras wacana penghapusan kewenangan penuntutan KPK itu. Dia menilai, perlu aturan untuk menghapus kewenangan lembaga penegak hukum.
"Menghapus itu harus ada peraturannya, jadi kalau ada gagasan itu saya pikir masih berjuang keras. Gerindra tak setuju, ya enggak mungkinlah," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi itu muncul setelah Pansus mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke DPR. Kerja Lembaga Antirasuah dianggap kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tidak sepakat jika kewewenangan KPK dalam penuntutan dihapuskan. Menurut dia, wacana penghapusan kewenangan itu sama saja dengan melemahkan KPK.
"Itu enggak boleh, itu sama saja membuat KPK lumpuh" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Desmond menegaskan, Partai Gerindra menolak keras wacana penghapusan kewenangan penuntutan KPK itu. Dia menilai, perlu aturan untuk menghapus kewenangan lembaga penegak hukum.
"Menghapus itu harus ada peraturannya, jadi kalau ada gagasan itu saya pikir masih berjuang keras. Gerindra tak setuju, ya enggak mungkinlah," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi itu muncul setelah Pansus mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke DPR. Kerja Lembaga Antirasuah dianggap kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
