Jakarta: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menjadi sorotan publik. Ia banyak diperbincangkan lantaran pernyataannya di media sosial, Twitter pada Senin, 27 September 2021. Saat itu, SBY menyebut hukum bisa dibeli, tetapi keadilan tidak.
Entah apa maksud pernyataan yang dilontarkan SBY. Namun, presiden keenam RI tersebut diduga menyindir langkah Yusril Ihza Mahendra yang terlibat menjadi tim kuasa hukum judicial review AD/ART Partai Demokrat.
Ketika ditanyakan soal cuitan SBY, Yusril mencoba memberikan tanggapan. Menurutnya, cuitan SBY tidak tepat jika ditujukan kepada dirinya yang berprofesi kuasa hukum.
"Kalau hukum bisa dibeli, barangkali lebih sering terjadi pada penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Itu betul. Mereka bisa dikasih duit dan disuap. Yang harusnya mendapat tuntutan lima tahun, bisa diubah tuntutannya menjadi dua tahun," ujar Yusril dalam tayangan Newsmaker di Medcom.id, Minggu, 3 September 2021.
"Tapi advokat tidak seperti itu. Advokat tidak digaji oleh negara. Advokat dibayar oleh pengguna jasanya. Dia bisa memilih advokat mana saja. Terserah dia," tambahnya.
"Tetapi, apakah orang membayar jasa advokat artinya hukum telah dibeli oleh orang itu? Saya rasa tidak. Saya kira pak SBY keliru kalau pemahamannya seperti itu. Mudah-mudahan bukan seperti itu pemahamannya," tutur Yusril.
Yusril pun memastikan bukan berarti advokat bisa memberikan jaminan kepada klien untuk memenangkan perkara. Namun, ia akan membela perkara klien semaksimal mungkin. (Raja Alif Adhi Budoyo)
Jakarta: Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY) sempat menjadi sorotan publik. Ia banyak diperbincangkan lantaran pernyataannya di media sosial, Twitter pada Senin, 27 September 2021. Saat itu, SBY menyebut hukum bisa dibeli, tetapi keadilan tidak.
Entah apa maksud pernyataan yang dilontarkan SBY. Namun, presiden keenam RI tersebut diduga menyindir langkah Yusril Ihza Mahendra yang terlibat menjadi tim kuasa hukum
judicial review AD/ART
Partai Demokrat.
Ketika ditanyakan soal cuitan SBY, Yusril mencoba memberikan tanggapan. Menurutnya, cuitan SBY tidak tepat jika ditujukan kepada dirinya yang berprofesi kuasa hukum.
"Kalau hukum bisa dibeli, barangkali lebih sering terjadi pada penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Itu betul. Mereka bisa dikasih duit dan disuap. Yang harusnya mendapat tuntutan lima tahun, bisa diubah tuntutannya menjadi dua tahun," ujar Yusril dalam tayangan
Newsmaker di
Medcom.id, Minggu, 3 September 2021.
"Tapi advokat tidak seperti itu. Advokat tidak digaji oleh negara. Advokat dibayar oleh pengguna jasanya. Dia bisa memilih advokat mana saja. Terserah dia," tambahnya.
"Tetapi, apakah orang membayar jasa advokat artinya hukum telah dibeli oleh orang itu? Saya rasa tidak. Saya kira pak SBY keliru kalau pemahamannya seperti itu. Mudah-mudahan bukan seperti itu pemahamannya," tutur Yusril.
Yusril pun memastikan bukan berarti advokat bisa memberikan jaminan kepada klien untuk memenangkan perkara. Namun, ia akan membela perkara klien semaksimal mungkin.
(Raja Alif Adhi Budoyo) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PAT)
