Mencopot Pejabat Tak Menyelesaikan Masalah Lapas di Indonesia

Jakarta: Usulan pencopotan pejabat mengemuka usai kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. Hal itu dinilai bukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan penjara di Indonesia. "Saya pikir justru jalan keluar paling tepat adalah mencari jalan keluarnya, tidak cukup karna tragedi ini dirjen (Direktur Jenderal Pemasyarakatan) dicopot," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 September 2021. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu mengajak pihak terkait mengkaji permasalahan lapas di Indonesia. Berbagai masukan sangat dibutuhkan. "Ini adalah tragedi kemanusiaan. Semua pihak sama sama mencarikan jalan keluarnya," ungkap dia. Dasco menghormati desakan pencopotan yang disampaikan sejumlah pihak. Itu hak setiap warga negara. "Baik itu sebagai pribadi atau anggota parpol (partai politik)," ujar dia. Baca: Komnas HAM Minta Penyelidikan Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Transparan Sejumlah pihak mendesak pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dicopot usai api menghanguskan salah satu blok di Lapas Klas I Tangerang. Salah satunya disampaikan anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding. Politikus PAN itu mendesak agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mundur dari jabatannya. Menurut dia, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. "Kalau dia punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 43 orang," kata anggota Komisi III Sarifuddin Suding saat dihubungi, Kamis, 9 September 2021.