Legislator Desak PSBB Diterapkan Menghadapi Lonjakan Covid-19

Jakarta: Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan penanganan covid-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dianggap tak cocok menghadapi situasi saat ini. "Apalagi dengan jumlah tes dan lacak yang minim di beberapa daerah, PPKM Mikro menjadi tidak efektif. Apalah arti zonasi warna, jika tes dan lacak minim?" kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2021. Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Perlu tindakan cepat menghadapi hal tersebut, salah satunya melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Baca: Satgas: WFH Cegah Penularan Akibat Mobilisasi Pegawai "Kalau covid-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan. Sehingga, gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar," ungkap dia. Dibutuhkan kebijakan ekstra mengurangi aktivitas masyarakat. Sehingga, penyebaran covid-19 bisa ditekan. "Tanpa pemecah gelombang itu (PSBB), saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu," sebut dia. Charles tak ingin tenaga kesehatan kewalahan menangani pasien covid-19. Ditambah lagi, tingkat keterpakaian tempat tidur, baik itu di ruang perawatan maupun isolasi sudah tinggi.  "Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?" ujar dia.