Jakarta: Rusaknya demokrasi Indonesia disebut terjadi sejak jauh-jauh hari. Dampaknya kian terasa hari-hari ini menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kondisi yang sekarang terjadi bukan ujug-ujug terjadi, bukan karena dari satu tahun terakhir atau keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terakhir," kata Dewan Pengarah Gardu Pemilu Anita Wahid dalam diskusi virtual, Senin, 15 Januari 2024 malam.
Anita mengatakan kondisi itu sudah terjadi sejak 2019. Terutama saat masa pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu.
"Di situ benar-benar terasa banget bagaimana kekuatan masyarakat sipil kita sebagai pelindung institusi demokrasi bobol," ujar dia.
Anita menyebut bobolnya perlindungan masyarakat sipil pada Lembaga Antirasuah menjadi momen penting. Sebab, sebelumnya KPK menjadi institusi paling kuat di antara institusi demokrasi yang dibangun pada reformasi.
"Bentuk kriminalisasinya aneh-aneh. Upaya revisi undang-undang KPK berkali-kali, termasuk serangan fisik seperti Bang Novel (Baswedan) kena matanya. Ancaman itu sudah ada sejak 2019," jelas dia.
Bahkan, kata Anita, bobolnya peran masyarakat sipil terjadi saat calon pimpinan KPK dengan rekam jejak problematik justru terpilih. Kemudian revisi UU KPK yang belakangan terjadi.
"Pasal-pasalnya membuat independensi dan kewenangan KPK dirontokkan dan membuat tidak terlalu efektif lagi sebagai lembaga penegakan kasus korupsi," ucap dia.?
Jakarta: Rusaknya
demokrasi Indonesia disebut terjadi sejak jauh-jauh hari. Dampaknya kian terasa hari-hari ini menjelang Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024.
"Kondisi yang sekarang terjadi bukan ujug-ujug terjadi, bukan karena dari satu tahun terakhir atau keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terakhir," kata Dewan Pengarah Gardu Pemilu Anita Wahid dalam diskusi virtual, Senin, 15 Januari 2024 malam.
Anita mengatakan kondisi itu sudah terjadi sejak 2019. Terutama saat masa pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu.
"Di situ benar-benar terasa banget bagaimana kekuatan masyarakat sipil kita sebagai pelindung institusi demokrasi bobol," ujar dia.
Anita menyebut bobolnya perlindungan masyarakat sipil pada Lembaga Antirasuah menjadi momen penting. Sebab, sebelumnya KPK menjadi institusi paling kuat di antara institusi demokrasi yang dibangun pada reformasi.
"Bentuk kriminalisasinya aneh-aneh. Upaya revisi undang-undang KPK berkali-kali, termasuk serangan fisik seperti Bang Novel (Baswedan) kena matanya. Ancaman itu sudah ada sejak 2019," jelas dia.
Bahkan, kata Anita, bobolnya peran masyarakat sipil terjadi saat calon pimpinan KPK dengan rekam jejak problematik justru terpilih. Kemudian revisi UU KPK yang belakangan terjadi.
"Pasal-pasalnya membuat independensi dan kewenangan KPK dirontokkan dan membuat tidak terlalu efektif lagi sebagai lembaga penegakan kasus korupsi," ucap dia.?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
