medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai, banyak konstelasi politik yang terjadi terhadap putusan Presiden Jokowi dalam kasus praperadilan Budi Gunawan (BG) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan ia menyebut, Jokowi dibelenggu berbagai macam kalangan dalam kasus penentuan Kapolri ini.
"Memang ada belenggu, dalam tanda kutip, yang akan tetap terjadi pada Presiden Jokowi dalam konteks hubungannya dengan parlemen. Karena calon presiden kita kalau ingin maju saja itu harus sudah melakukan lobi untuk memenuhi prasyarat 25 persen," ujar Yunarto dalam acara Primetime News Metro TV, Minggu (15/2/2015) malam.
Ia melanjutkan, hal ini menjadi batu ujian bagi Presiden Jokowi dalam berpolitik. Tetapi, menurut dia, harus ada batasan bagi seorang pemimpin negara agar belenggu tersebut masih dalam batas yang wajar, yakni yang tidak menyentuh wilayah transaksi.
"Itu menurut saya yang sekarang yang kita tunggu apakah Jokowi memiliki batasannya tersendiri termasuk dalam konteks kasus status tersangka (BG). Itu merupakan sebuah batasan yang penting oleh Jokowi sehingga kemudian masyarakat bisa menilai tipikal kepemimpinan Jokowi seperti apa," ungkap dia.
Pria yang akrab disapa Toto ini menambahkan, seharusnya Jokowi tak terbelenggu kepentingan-kepentingan dalam koalisi. Padahal, lanjut dia, pada masa Pemilihan Presiden dulu, partai-partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi merupakan koalisi tanpa syarat apa pun.
"Sekarang itu (koalisi tanpa syarat) menemui ujiannya. Bukan hanya Jokowi yang kita tunggu apa komitmennya, tapi juga partai-partai Indonesia Hebat yang katanya sudah menyepakati," pungkas Toto.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai, banyak konstelasi politik yang terjadi terhadap putusan Presiden Jokowi dalam kasus praperadilan Budi Gunawan (BG) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan ia menyebut, Jokowi dibelenggu berbagai macam kalangan dalam kasus penentuan Kapolri ini.
"Memang ada belenggu, dalam tanda kutip, yang akan tetap terjadi pada Presiden Jokowi dalam konteks hubungannya dengan parlemen. Karena calon presiden kita kalau ingin maju saja itu harus sudah melakukan lobi untuk memenuhi prasyarat 25 persen," ujar Yunarto dalam acara
Primetime News Metro TV, Minggu (15/2/2015) malam.
Ia melanjutkan, hal ini menjadi batu ujian bagi Presiden Jokowi dalam berpolitik. Tetapi, menurut dia, harus ada batasan bagi seorang pemimpin negara agar belenggu tersebut masih dalam batas yang wajar, yakni yang tidak menyentuh wilayah transaksi.
"Itu menurut saya yang sekarang yang kita tunggu apakah Jokowi memiliki batasannya tersendiri termasuk dalam konteks kasus status tersangka (BG). Itu merupakan sebuah batasan yang penting oleh Jokowi sehingga kemudian masyarakat bisa menilai tipikal kepemimpinan Jokowi seperti apa," ungkap dia.
Pria yang akrab disapa Toto ini menambahkan, seharusnya Jokowi tak terbelenggu kepentingan-kepentingan dalam koalisi. Padahal, lanjut dia, pada masa Pemilihan Presiden dulu, partai-partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi merupakan koalisi tanpa syarat apa pun.
"Sekarang itu (koalisi tanpa syarat) menemui ujiannya. Bukan hanya Jokowi yang kita tunggu apa komitmennya, tapi juga partai-partai Indonesia Hebat yang katanya sudah menyepakati," pungkas Toto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
