medcom.id, Bali: Puan Maharani masih masuk susunan pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020. Namun, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menonaktifkannya.
Menurut Megawati, Puan harus nonaktif dari kepengurusan karena dia juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti sejak awal, pembantunya harus melepas jabatan di partai.
"Waktu mau mengangkat, beliau (Jokowi) bilang dari partai harus berhenti," kata Megawati saat mengumumkan nama pengurus di arena Kongres IV di Bali, Jumat (10/4/2015).
Rupanya, Megawati keberatan dengan syarat Jokowi itu. Putri Soekarno itu menegaskan seseorang tidak bisa diberhentikan dari partai politik. Seseorang, lanjutnya, berada di partai politik atas kemauan sendiri dan dedikasinya.
Megawati mengaku sudah menyampaikan pendapatnya ke Jokowi. "Adalah hal salah kalau orang partai harus berhenti hanya karena sebuah jabatan di pemerintahan. Kalau nonaktif saya menerima dan menyilakan," terangnya.
medcom.id, Bali: Puan Maharani masih masuk susunan pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020. Namun, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menonaktifkannya.
Menurut Megawati, Puan harus nonaktif dari kepengurusan karena dia juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti sejak awal, pembantunya harus melepas jabatan di partai.
"Waktu mau mengangkat, beliau (Jokowi) bilang dari partai harus berhenti," kata Megawati saat mengumumkan nama pengurus di arena Kongres IV di Bali, Jumat (10/4/2015).
Rupanya, Megawati keberatan dengan syarat Jokowi itu. Putri Soekarno itu menegaskan seseorang tidak bisa diberhentikan dari partai politik. Seseorang, lanjutnya, berada di partai politik atas kemauan sendiri dan dedikasinya.
Megawati mengaku sudah menyampaikan pendapatnya ke Jokowi. "Adalah hal salah kalau orang partai harus berhenti hanya karena sebuah jabatan di pemerintahan. Kalau nonaktif saya menerima dan menyilakan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
