medcom.id, Jakarta: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meningkat. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 indeks demokrasi menunjukkan peningkatan cukup baik.
Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angka IDI 2014 mencapai 73,04 dari skala nilai 1-100. Indeks ini lebih besar daripada tahun 2013 yang mencapai 63,72 atau meningkat sebesar 9,32 poin.
IDI dibagi menjadi 3 kategori: buruk (dalam rentang nilai kurang dari 60), sedang (60 - 80), dan baik (80 - 100). Jadi, indeks demokrasi Indonesia masuk katagori sedang.
"Tingkat demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam katagori sedang. Tapi sudah mengarah ke yang lebih baik. Saya lihat cukup bagus. Karena pada 2014 ada pemilu, ini memengaruhi juga," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di gedung BPS, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Suryamin menjelaskan, di tingkat provinsi kinerja demokrasi pada 2014 juga mulai masuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun sebelumnya, masih ada enam provinsi yang berkatagori buruk.
"Sebaliknya, ada empat provinsi yang masuk dalam katagori baik, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Padahal, pada tahun sebelumnya tidak satupun provinsi masuk katagori ini," bebernya.
Untuk pengumpulan data, IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari berita dalam surat kabar dan dokumen tertulis, seperti peraturan daerah atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah sesuai indikator IDI.
Setelah temuan pertama terkumpul, data diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahapan kedua. Tahapan terakhir, setelah dua data di atas terkumpul, tim ahli IDI akan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten.
Penyusunan IDI merupakan kerja sama antara BPS, Kementrian bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementrian Dalam Negeri. Program ini juga mendapat bantuan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan, The United Nations Development Programme (UNDP).
medcom.id, Jakarta: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meningkat. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 indeks demokrasi menunjukkan peningkatan cukup baik.
Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angka IDI 2014 mencapai 73,04 dari skala nilai 1-100. Indeks ini lebih besar daripada tahun 2013 yang mencapai 63,72 atau meningkat sebesar 9,32 poin.
IDI dibagi menjadi 3 kategori: buruk (dalam rentang nilai kurang dari 60), sedang (60 - 80), dan baik (80 - 100). Jadi, indeks demokrasi Indonesia masuk katagori sedang.
"Tingkat demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam katagori sedang. Tapi sudah mengarah ke yang lebih baik. Saya lihat cukup bagus. Karena pada 2014 ada pemilu, ini memengaruhi juga," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di gedung BPS, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Suryamin menjelaskan, di tingkat provinsi kinerja demokrasi pada 2014 juga mulai masuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun sebelumnya, masih ada enam provinsi yang berkatagori buruk.
"Sebaliknya, ada empat provinsi yang masuk dalam katagori baik, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Padahal, pada tahun sebelumnya tidak satupun provinsi masuk katagori ini," bebernya.
Untuk pengumpulan data, IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari berita dalam surat kabar dan dokumen tertulis, seperti peraturan daerah atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah sesuai indikator IDI.
Setelah temuan pertama terkumpul, data diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahapan kedua. Tahapan terakhir, setelah dua data di atas terkumpul, tim ahli IDI akan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten.
Penyusunan IDI merupakan kerja sama antara BPS, Kementrian bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementrian Dalam Negeri. Program ini juga mendapat bantuan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan, The United Nations Development Programme (UNDP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
