Jakarta: Komisi I DPR mengusulkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI menambah biaya perawatan alutsista. Anggaran perlu dinaikkan untuk menjamin keamanan dan kelayakan peralatan tempur milik Indonesia.
"Saya mohon kepada Panglima TNI (Hadi Tjahjanto) mengingat rentan dan pentingnya alutsista TNI agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan alutsista," kata Wakil Ketua Komisi I Abd Kharis Almasyhari di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020.
Politikus PKS itu mengungkapkan kecukupan anggaran perawatan harus dipastikan dengan baik. Dia tidak ingin tidak kecelakaan alutsista kembali terjadi karena masalah kurang dirawat.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha. Dia mengakui perawatan merupakan permasalahan alutsista di seluruh matra.
"Karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemampuan tempurnya berkurang yang berimbas pada kerawanan atas keselamatan anggota TNI yang menggunakannya," kata Tamliha.
Baca: Mengenal BAe Hawk 209 yang Jatuh di Kampar
Kendala klasik perawatan tak lepas dari keterbatasan anggaran pertahanan. Dia menilai anggaran pertahanan Indonesia belum ideal.
"Anggaran pertahanan masih sebesar Rp131 triliun atau masih di bawah 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5 persen PDB," ungkap dia.
Dia mendukung anggaran perawatan ditambah. Alutsista yang digunakan banyak yang bermasalah. Di antaranya, alutsista berusia uzur dan keterbatasan suku cadang.
"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih," ujar dia.
Jakarta: Komisi I DPR mengusulkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI menambah biaya perawatan alutsista. Anggaran perlu dinaikkan untuk menjamin keamanan dan kelayakan peralatan tempur milik Indonesia.
"Saya mohon kepada Panglima TNI (Hadi Tjahjanto) mengingat rentan dan pentingnya alutsista TNI agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan alutsista," kata Wakil Ketua Komisi I Abd Kharis Almasyhari di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020.
Politikus PKS itu mengungkapkan kecukupan anggaran perawatan harus dipastikan dengan baik. Dia tidak ingin tidak kecelakaan alutsista kembali terjadi karena masalah kurang dirawat.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha. Dia mengakui perawatan merupakan permasalahan alutsista di seluruh matra.
"Karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemampuan tempurnya berkurang yang berimbas pada kerawanan atas keselamatan anggota TNI yang menggunakannya," kata Tamliha.
Baca:
Mengenal BAe Hawk 209 yang Jatuh di Kampar
Kendala klasik perawatan tak lepas dari keterbatasan anggaran pertahanan. Dia menilai anggaran pertahanan Indonesia belum ideal.
"Anggaran pertahanan masih sebesar Rp131 triliun atau masih di bawah 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5 persen PDB," ungkap dia.
Dia mendukung anggaran perawatan ditambah. Alutsista yang digunakan banyak yang bermasalah. Di antaranya, alutsista berusia uzur dan keterbatasan suku cadang.
"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
