Menteri Yuddy Chrisnandi--Metrotvnews.com/Githa
Menteri Yuddy Chrisnandi--Metrotvnews.com/Githa

MoU LAPOR!, Pemerintah Ingin Pelayanan Publik Efektif

Nasional pelayanan kependudukan
Githa Farahdina • 14 Maret 2016 12:00
medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Presiden Teten Masduki bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menandatangani nota kesepahaman bersama. Nota tersebut terkait pemanfaatan aplikasi Laporan dan Aspirasi Pelaporan Online Rakyat (LAPOR!) di Kantor Kepala Staf Presiden.
 
Menurut Teten, LAPOR! merupakan saluran bagi masyarakat untuk mengadukan keluhan pelayanan umum lewat mekanisme online.
 
"Kami kemudian meneruskan laporan ke instansi bersangkutan untuk dilakukan penyelesaian," terang Teten di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran No 16, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara prinsip, kata Teten, penanganan keluhan terhadap malaadministrasi pelayanan publik harus lebih cepat dilaksanakan. Pelaporan online merupakan pelayanan publik.
 
Ia menegaskan, tak boleh lagi ada keterlambatan, baik secara prosedur maupun pelayanan. Apalagi, berbagai laporan yang biasanya disampaikan ialah persoalan kecil.
 
Kebanyakan, tambah Teten, orang-orang sukar melapor ke Jakarta karena membutuhkan biaya cukup besar. Melalui aplikasi online, rakyat tak perlu lagi menyambangi Jakarta untuk sekadar mengadukan buruknya pelayanan publik.
 
Sementara itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menegaskan, negara harus betul-betul hadir dalam pelayanan masyarakat. Sistem ini sudah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya.
 
"Sekarang kita lanjutkan dengan lebih terkoordinir dan terintegrasi dengan cakupan lebih luas, sehingga arus informasi bisa dilaksanakan lebih cepat. Memang instansi memerlukan kecepatan respons," ujar dia.
 
Pemerintah, suka atau tidak suka harus lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat. MoU hari ini diakui untuk mempertegas komitmen pemerintah memerhatikan kritik dan saran publik.
 
"Bukan untuk memperpanjang birokrasi, tetapi Kantor Staf Kepresidenan mengetahui instansi merespons cepat," tegas dia.
 
Sementara itu, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menegaskan, sebagai pengawas pihaknya akan bermitra dengan Men-PAN-RB. Dua lembaga ini harus bekerja keras memperbaiki pelayanan publik yang memang secara strategis berada di bawah binaan Yuddy.
 
"Dua lembaga harus menekan ego masing-masing institusi dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujar dia.
 
Apa itu LAPOR!?
 
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses. Layanan terpadu dengan 81 kementerian/lembaga, 5 pemda, serta 44 BUMN.
 
LAPOR! dikembangkan Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
 
LAPOR! dinisiasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik. LAPOR! diharapkan bisa menjadi cikal bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.
 
Masyarakat dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media, termasuk situs https://www.lapor.go.id/, SMS ke 1708 dan aplikasi mobile. Laporan akan diverifikasi oleh administrator untuk kejelasan dan kelengkapan. Selanjutnya, laporan akan diteruskan ke instansi terkait selambatnya tiga hari Kerja setelah pelaporan dilakukan.
 
Hasil laporan Akan dipublikasikan. Pelapor akan mendapatkan notifikasi. Instansi terkait diberi waktu paling lambat lima hari Kerja untuk berkoordinasi secara internal dan merumuskan tindak lanjut pelaporan yang diberikan masyarakat. Jika sudah memutuskan tindak lanjut, instansi akan menginformasikan kepada pelapor pada laman tindak lanjut laporan.
 
Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi terkait dan telah berjalan 10 hari Kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa ada balasan dari pelapor maupun administrator di halaman tindak lanjut.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif