medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan menaikkan tarif Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsubsidi dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Sebab, kenaikan yang dilakukan serentak itu dapat membebani masyarakat. Apalagi secara bersamaan pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya pengurusan surat kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
"Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi kenaikan-kenaikan itu," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (6/1/2017).
Jazuli menjelaskan, indikator ekonomi dan kondisi masyarakat diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevalusi kebijakan tersebut.
Apalagi pertumbuhan ekonomi dalam hitungan realisasi sementara pada 2016 hanya mencapai sebesar 5,0 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang ada di APBN-Perubahan 2016 yang mencapai sebesar 5,1 persen. "Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 cenderung melambat," ujar anggota Komisi I ini.
Selain itu, kata Jazuli, masih belum terserapnya lapangan kerja bagi masyarakat menjadi alasan Fraksi PKS menolak kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat itu.
"Pengangguran masih tinggi, daya beli masih rendah, lapangan kerja masih banyak terkunci. Tentu akan memberatkan masyarakat dan rakyat kita," katanya.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan menaikkan tarif Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsubsidi dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Sebab, kenaikan yang dilakukan serentak itu dapat membebani masyarakat. Apalagi secara bersamaan pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya pengurusan surat kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
"Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi kenaikan-kenaikan itu," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (6/1/2017).
Jazuli menjelaskan, indikator ekonomi dan kondisi masyarakat diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevalusi kebijakan tersebut.
Apalagi pertumbuhan ekonomi dalam hitungan realisasi sementara pada 2016 hanya mencapai sebesar 5,0 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang ada di APBN-Perubahan 2016 yang mencapai sebesar 5,1 persen. "Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 cenderung melambat," ujar anggota Komisi I ini.
Selain itu, kata Jazuli, masih belum terserapnya lapangan kerja bagi masyarakat menjadi alasan Fraksi PKS menolak kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat itu.
"Pengangguran masih tinggi, daya beli masih rendah, lapangan kerja masih banyak terkunci. Tentu akan memberatkan masyarakat dan rakyat kita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
