Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dinilai pantas mendapatkan prioritas dalam pembagian jatah menteri. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menjuarai Pemilu 2019.
"Jika penyusunan kabinet mengacu pada azas keadilan dan proporsionalitas dari Presiden terpilih Jokowi Widodo, bisa saja PDIP akan mendapatkan jatah kursi menteri lebih banyak dari partai-partai koalisi lain," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Rabu, 10 Juli 2019.
Ujang mengatakan PDIP juga memiliki kedekatan khusus dengan Presiden terpilih, Joko Widodo. Dia meyakini partai berlambang banteng moncong putih itu akan lebih dilirik ketimbang partai lain.
Dia pun menilai wajar bila ke depannya PDIP betul-betul menjadi prioritas dalam penentuan kabinet. Namun, hal itu tergantung dari kebijakan Jokowi dalam mengatur pembantunya di pemerintahan.
"Dan itu wajar-wajar saja. Soal dapat prioritas atau tidak dari Jokowi, itu bergantung pada Jokowi. Karena pengusunan kabinet itu hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden," tutur Ujang.
Di sisi lain, menurut Ujang, partai koalisi yang mempunyai suara kecil dalam Pileg 2019 seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kecil kemungkinan mendapat jatah menteri. Biasanya, dalam politik, jika mendapat suara kecil 'imbalan' yang diraih juga tak besar.
"Biasanya partai kecil yang tidak lolos seperti PSI dapatnya Dubes atau komisaris di BUMN," tandasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut Megawati sudah mulai menyaring nama-nama calon menteri dari partainya. Beberapa nama sudah di kantong Megawati.
"Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
Namun, Masinton enggan membocorkan sejumlah nama potensial calon menteri dari PDIP. Ia hanya mengklaim PDIP tak akan mempermasalahkan soal jatah menteri untuk partainya.
Menurut dia, membangun negara perlu menggunakan sistem gotong royong. Semua elemen harus turun tangan dan diakomodasi. Namun, kata dia, bukan berarti dengan cara menambah anggota koalisi.
Di sisi lain, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan koalisi pemerintah tak perlu lagi menambah anggota baru. Menurut Jazil, peran partai politik tak melulu di dalam pemerintahan.
Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dinilai pantas mendapatkan prioritas dalam pembagian jatah menteri. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menjuarai Pemilu 2019.
"Jika penyusunan kabinet mengacu pada azas keadilan dan proporsionalitas dari Presiden terpilih Jokowi Widodo, bisa saja PDIP akan mendapatkan jatah kursi menteri lebih banyak dari partai-partai koalisi lain," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada
Medcom.id, Rabu, 10 Juli 2019.
Ujang mengatakan PDIP juga memiliki kedekatan khusus dengan Presiden terpilih, Joko Widodo. Dia meyakini partai berlambang banteng moncong putih itu akan lebih dilirik ketimbang partai lain.
Dia pun menilai wajar bila ke depannya PDIP betul-betul menjadi prioritas dalam penentuan kabinet. Namun, hal itu tergantung dari kebijakan Jokowi dalam mengatur pembantunya di pemerintahan.
"Dan itu wajar-wajar saja. Soal dapat prioritas atau tidak dari Jokowi, itu bergantung pada Jokowi. Karena pengusunan kabinet itu hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden," tutur Ujang.
Di sisi lain, menurut Ujang, partai koalisi yang mempunyai suara kecil dalam Pileg 2019 seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kecil kemungkinan mendapat jatah menteri. Biasanya, dalam politik, jika mendapat suara kecil 'imbalan' yang diraih juga tak besar.
"Biasanya partai kecil yang tidak lolos seperti PSI dapatnya Dubes atau komisaris di BUMN," tandasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut Megawati sudah mulai menyaring nama-nama calon menteri dari partainya. Beberapa nama sudah di kantong Megawati.
"Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
Namun, Masinton enggan membocorkan sejumlah nama potensial calon menteri dari PDIP. Ia hanya mengklaim PDIP tak akan mempermasalahkan soal jatah menteri untuk partainya.
Menurut dia, membangun negara perlu menggunakan sistem gotong royong. Semua elemen harus turun tangan dan diakomodasi. Namun, kata dia, bukan berarti dengan cara menambah anggota koalisi.
Di sisi lain, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan koalisi pemerintah tak perlu lagi menambah anggota baru. Menurut Jazil, peran partai politik tak melulu di dalam pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
