NEWSTICKER
Peneliti SETARA Institute Selma Theofany. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
Peneliti SETARA Institute Selma Theofany. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman

Penegakan HAM Stagnan

Nasional hak asasi manusia ham
Yurike Budiman • 11 Desember 2019 06:59
Jakarta: SETARA Institute menyebut kinerja penegakan hak asasi manusia (HAM) pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2015-2019, stagnan. Jokowi belum bisa menuntaskan isu-isu yang bersangkutan dengan HAM.
 
Peneliti SETARA Institute Selma Theofany mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla pada masa kampanye sejatinya berkomitmen memuat materi HAM dalam pendidikan. Jokowi juga berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
 
"Tetapi, komitmen itu tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pelaksanaannya," kata Selma dalam diskusi indeks kinerja HAM di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, berdasarkan penelitian SETARA, pada 2015 Jokowi mencatat kinerja HAM pada angka 2,45. Capaian di 2019 naik tipis di angka 3,2. Kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM meningkat 7,6 poin. Angka ini didapat dari 11 indikator yang meliputi hak sipil dan ekonomi.
 
Hak sipil dan polik meliputi hak hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berekspresi. Indikator bidang ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak tanah, dan hak atas budaya.
 
"Sekalipun mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, karena masih di bawah angka moderat 4 dari skala 1 sampai 7," ujar dia.
 
Di sisi lain, dia menyebut ada beberapa perbaikan selama pemerintahan periode pertama Jokowi. Namun, belum peningkatan itu belum mendongkrak kinerja penegakan HAM.
 
"Meskipun terdapat beberapa kemajuan di dalam penegakan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya yang saling bergantung, tetapi catatan kemunduran penegakan HAM cukup tinggi," ungkap Selma.
 
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan komitmen Indonesia terhadap HAM sangat tinggi. Merujuk pada substansi Pasal 28a hingga 28j Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia memiliki lebih banyak aturan soal HAM dibandingkan negara lain.
 
Konstitusi melindungi hak warga negara yang berada di wilayah Indonesia. Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati HAM orang lain, patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM.
 
"Hal ini menunjukkan komitmen tinggi negara Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM warga negaranya," tegas Ma'ruf Amin dalam Pembukaan Peringatan Hari HAM 2019 di Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Ma'ruf juga menyinggung keberadaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang telah berjalan dua dekade. Implementasi HAM di Indonesia dinilai tidak mengikuti nilai liberal atau sosialis. Nilai HAM di Indonesia bersumber dari Pancasila.
 
Pemerintah juga membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak dalam menegakkan HAM. Berdasarkan UU HAM, pemerintah bertugas memastikan terselenggara penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
 
"Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama seluruh elemen bangsa," tegas dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif