Biaya Politik Bukan Efek Pilkada Langsung

Jakarta: Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung paling demokratis. Biaya politik besar disebut bukan efek pilkada langsung. "Satu sisi bahwa ada permasalahan misalnya kalau dilihat dari besarnya biaya politik itu sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan pilkada langsung," jelas Kaka kepada Medcom.id, Senin, 18 November 2019. Kaka menjelaskan biaya politik tinggi muncul karena rendahnya ikatan kontrak sosial calon kepala daerah dan pemilih. Semestinya, calon kepala daerah harus membentuk kedekatan politik dengan konstituen. Kaka meminta DPR tak merugikan masyarakat dalam mengambil keputusan. Seharusnya, elite politik memperbaiki diri dan membangun koneksi sejak awal dengan konstituen, bukan secara instan. "Sehingga tesisnya jangan dibalik. Oleh karena itu kemudian rakyat yang dihukum dengan tidak diberikan hak memilih secara langsung," kata Kaka. Belum ada kajian komprehensif tentang dampak pilkada langsung terhadap biaya politik para calon kepala daerah. Pemerintah diminta melihat efek positif pilkada langsung yang tak sedikit menghasilkan pemimpin berkualitas. "Kami sebagai pemantau pemilu misalnya kita mendapatkan bahwa praktik pilkada yang dilakukan secara langsung sejak 2015 telah melahirkan kepala daerah yang jauh lebih dekat dengan rakyatnya," jelas Kaka. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan pilkada langsung mempunyai sisi negatif, yakni biaya politik tinggi. Meski partisipasi demokrasi meningkat dari tahun ke tahun. Tito menyebut calon kepala daerah harus mengeluarkan Rp20 hingga Rp30 miliar selama kampanye pilkada. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih. Keinginan Tito mengevaluasi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak pilkada dikembalikan melalui DPRD. Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Jokowi menilai pilkada langsung masih relevan digunakan. Pilkada langsung juga dinilai mendekatkan kepala daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi menilai evaluasi pilkada hanya terkait teknis penyelenggaraan.  "Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan," kata Fadjroel, Senin, 18 November 2019.