Jakarta: Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengimbau sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (parpol) yang diangkat menjadi menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Rangkap jabatan hanya akan memecah belah fokus kerja.
"Apabila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan. Walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ujar Nasir, dilansir dpr.go.id, Jumat, 9 Agustus 2019
Ditambahkannya, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.
Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” ucapnya.
Jakarta: Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengimbau sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (parpol) yang diangkat menjadi menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Rangkap jabatan hanya akan memecah belah fokus kerja.
"Apabila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan. Walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ujar Nasir, dilansir dpr.go.id, Jumat, 9 Agustus 2019
Ditambahkannya, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.
Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
