Jakarta: Komisi III DPR akhirnya memilih Irjen Firli Bahuri menjadi ketua baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Firli mengaku sudah menyiapkan beragam strategi yang dinilainya bisa menjadi solusi dalam memberantas korupsi.
Firli menyebut memiliki 13 program unggulan dan empat program berkelanjutan, yakni pembangunan sumber daya manusia KPK, pembangunan sistem mitigasi, penguatan pemulihan aset negara, dan peningkatan kerja sama antar lembaga.
Namun yang krusial diperlukan KPK, kata Firli, penguatan solidaritas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK, peningkatan koordinasi dan supevisi dengan instansi berwenang, pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi, pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
"Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang dengan memasukkannya ke penjara. Tapi yang penting bagaimana mengurangi kerugian negara, kerugian perekonomian negara," katanya.
Firli juga menyoroti penangan korupsi berdasarkan penyebabnya. Dia memaparkan beberapa penyebab korupsi, di antaranya karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem yang kini banyak terjadi di beberapa daerah.
"Karena tumpukan proposal, kepala daerah kerap melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah korupsi karena kebutuhan ini, regulasi soal penyetaraan gaji kepala daerah di seluruh Indonesia harus segera dilakukan," ujar Firli.
Dalam program Mitigasi, Firli mengatakan akan memonitor dan mengawal berbagai proyek proyek pemerintah. Salah satunya mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
“Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja. Saya akan berbicara dengan Kementerian PUPR dan Kementrian Agraria dan tata ruang," katanya.
Komisi III DPR menunjuk Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V. Firli terpilih menjadi pimpinan KPK dengan mengantongi 56 suara. Suara capim dari unsur Kepolisian itu menjadi yang tertinggi di antara calon-calon lainya.
Suara Firli dipepet capim petahana Alexander Marwata. Alexander memperoleh 53 suara. Nurul Ghufron berada di posisi ketiga dengan mendapatkan 51 suara.
Di posisi keempat ada Nawawi Pomolango. Capim yang saat ini berprofesi sebagai hakim itu berhasil mendapatkan 50 suara, disusul Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Jakarta: Komisi III DPR akhirnya memilih Irjen Firli Bahuri menjadi ketua baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Firli mengaku sudah menyiapkan beragam strategi yang dinilainya bisa menjadi solusi dalam memberantas korupsi.
Firli menyebut memiliki 13 program unggulan dan empat program berkelanjutan, yakni pembangunan sumber daya manusia KPK, pembangunan sistem mitigasi, penguatan pemulihan aset negara, dan peningkatan kerja sama antar lembaga.
Namun yang krusial diperlukan KPK, kata Firli, penguatan solidaritas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK, peningkatan koordinasi dan supevisi dengan instansi berwenang, pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi, pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
"Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang dengan memasukkannya ke penjara. Tapi yang penting bagaimana mengurangi kerugian negara, kerugian perekonomian negara," katanya.
Firli juga menyoroti penangan korupsi berdasarkan penyebabnya. Dia memaparkan beberapa penyebab korupsi, di antaranya karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem yang kini banyak terjadi di beberapa daerah.
"Karena tumpukan proposal, kepala daerah kerap melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah korupsi karena kebutuhan ini, regulasi soal penyetaraan gaji kepala daerah di seluruh Indonesia harus segera dilakukan," ujar Firli.
Dalam program Mitigasi, Firli mengatakan akan memonitor dan mengawal berbagai proyek proyek pemerintah. Salah satunya mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
“Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja. Saya akan berbicara dengan Kementerian PUPR dan Kementrian Agraria dan tata ruang," katanya.
Komisi III DPR menunjuk Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V. Firli terpilih menjadi pimpinan KPK dengan mengantongi 56 suara. Suara capim dari unsur Kepolisian itu menjadi yang tertinggi di antara calon-calon lainya.
Suara Firli dipepet capim petahana Alexander Marwata. Alexander memperoleh 53 suara. Nurul Ghufron berada di posisi ketiga dengan mendapatkan 51 suara.
Di posisi keempat ada Nawawi Pomolango. Capim yang saat ini berprofesi sebagai hakim itu berhasil mendapatkan 50 suara, disusul Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
