Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Istimewa.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Istimewa.

Pemerintah Siapkan Dua Cara Distribusi Minyak Goreng Harga Rp14 Ribu

Nasional Jokowi menko perekonomian minyak goreng Airlangga Hartarto Minyak Goreng Satu Harga
Antara • 27 April 2022 01:07
Jakarta: Pemerintah menyiapkan dua cara untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Bapak Presiden mengarahkan bahwa distribusi minyak goreng harga Rp14 ribu dilakukan dengan dua cara," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 26 April 2022.
 
Cara pertama adalah melakukan pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembayaran tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Cara kedua ialah penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat di pasar-pasar tradisional. Terutama, minyak goreng yang berasal dari kawasan atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.
 
"Kepada produsen yang biasanya mengekspor dan tidak punya jaringan distribusi akan diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya," ujar Airlangga.
 
Baca: Larangan Ekspor Berlaku Sampai Harga Minyak Goreng Turun ke Rp14 Ribu
 
Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng refind, bleached, deodorized plam olein atau RBD palm olein akan resmi berlaku pada pukul 00.00 WIB, Kamis, 28 April. Pelarangan RBD palm olein dengan HS code 1511.9036, 1511.9037, dan 1511.9039 tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14.000 per liter di pasar tradisional.
 
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng curah di masyarakat. Khususnya, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
 
"Ini adalah kebijakan semata-mata agar kegiatan yang terkait dengan minyak di masyarakat bisa diakses secara lebih baik," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif