Mensos Tri Rismaharini. Foto: MI/M Irfan
Mensos Tri Rismaharini. Foto: MI/M Irfan

Peluang Risma Jadi Kepala Otorita IKN Dinilai Minim

Fachri Audhia Hafiez • 05 Februari 2022 23:07
Jakarta: Senior fellow Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai peluang Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara minim. Meskipun, Risma merupakan politikus PDIP.
 
"Ibu Risma itu aset PDIP dan aset pemerintah. Sekarang ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak mau lagi mengganggu Ibu Risma," kata Kristiadi dalam program Newsmaker Medcom.id, Sabtu, 5 Februari 2022.
 
Menurut Kristiadi, Risma sudah cocok dengan posisinya di pucuk pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos). Mantan Wali Kota Surabaya itu dinilai bekerja sesuai dengan hati ingin membantu publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hatinya bekerja untuk rakyat, ini dia jungkir balik ke mana-mana. Bahwa apa yang direncanakan di atas meja tuh terjadi di lapangan dan itu memang bukti dan itu menjadi trademark dari pada Ibu Risma," ujar Kristiadi.
 
Baca: Pengembang Properti Diajak Berkontribusi dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
 
Selain itu, Risma juga disebut mencegah kongkalikong di Kemensos. Kristiadi mengatakan kementerian tersebut rentan terhadap korupsi khususnya terkait bantuan sosial (bansos).
 
"Risma yang mau diajak cincai-cincai, eggak ada tuh, pokoknya dia tegak lurus aja kerja keras, saya menteri sosial yang kerja untuk ini untuk rakyat dan harus sampai," ucap Kristiadi.
 
Jokowi sebelumnya mengungkap kriteria calon Kepala Otorita IKN idealnya pernah menjabat kepala daerah. Terpenting, berlatar belakang arsitek.
 
Sejumlah nama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, hingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencuat. Mereka santer disebut karena kecocokan latar belakang yang dipaparkan Kepala Negara.
 
Berdasarkan beleid IKN yang baru-baru ini disahkan di DPR, kepala otorita akan ditunjuk dan diangkat Presiden paling lambat dua bulan setelah UU diundangkan.

 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif