Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin/Mecom.id

Ketika Jokowi Tegur TNI dengan Cara Tak Biasa

Candra Yuri Nuralam • 07 Maret 2022 07:20

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur anggota TNI-Polri yang mengkritik kinerja pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Teguran Jokowi ini dinilai berbeda dengan gaya kepemimpinan yang biasa. "Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo itu adalah out of the box, tidak seperti presiden biasa," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam dialog Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022. Teguran, terang Ngabalin, biasanya disampaikan kepada pimpinan instansi. Kali ini, Presiden ke-7 Indonesia justru mau menegur semua anggota TNI-Polri secara langsung. Teguran itu didasari karena Kepala Negara merupakan pimpinan tertinggi TNI-Polri. "Semua orang mengatakan bahwa kenapa pesan-pesan itu tidak disampaikan secara terbatas, secara internal, tertutup. Langsung perintah karena Presiden memegang kekuasan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara, dan kepolisian," tutur Ngabalin. Baca: Jokowi Tegur TNI-Polri Yang Tolak IKN di WA Group? Teguran itu diyakini mujarab. Pimpinan TNI-Polri tinggal melanjutkan perintah Presiden yang sudah disebar secara terbuka. "Para pimpinan angkatan darat, laut, dan udara juga bisa sigap dan kemudian melakukan, makanya Presiden mengatakan tolong tertibkan, disiplinkan kembali, tidak ada demokrasi di kalangan itu," ujar Ngabalin. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022. Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik. Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi. "Karena saya lihat di WhatsApp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi.

"Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo itu adalah out of the box, tidak seperti presiden biasa," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam dialog Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022.

Teguran, terang Ngabalin, biasanya disampaikan kepada pimpinan instansi. Kali ini, Presiden ke-7 Indonesia justru mau menegur semua anggota TNI-Polri secara langsung. Teguran itu didasari karena Kepala Negara merupakan pimpinan tertinggi TNI-Polri.

"Semua orang mengatakan bahwa kenapa pesan-pesan itu tidak disampaikan secara terbatas, secara internal, tertutup. Langsung perintah karena Presiden memegang kekuasan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara, dan kepolisian," tutur Ngabalin.

Baca: Jokowi Tegur TNI-Polri Yang Tolak IKN di WA Group?

Teguran itu diyakini mujarab. Pimpinan TNI-Polri tinggal melanjutkan perintah Presiden yang sudah disebar secara terbuka.

"Para pimpinan angkatan darat, laut, dan udara juga bisa sigap dan kemudian melakukan, makanya Presiden mengatakan tolong tertibkan, disiplinkan kembali, tidak ada demokrasi di kalangan itu," ujar Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.

Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik.

Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi.

"Karena saya lihat di WhatsApp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi.