Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mempermudah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi barang standar nasional Indonesia (SNI). Sehingga, lebih banyak produk buatan dalam negeri yang masuk katalog elektronik (e-Katalog) untuk ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa.
Presiden juga mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar lebih banyak lagi produk buatan Indonesia yang masuk e-Katalog. Menurut data yang diterima Presiden, produk buatan Indonesia yang masuk e-Katalog sudah melompat dari 50 ribu menjadi 161 ribu. Presiden menargetkan 1 juta produk bisa masuk.
"Hal yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet mahal bayar sini, bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin," ketus presiden saat memberi pengarahan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Provinsi Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Dengan kemudahan mengurus sertifikasi, menurut Presiden, UMKM dapat berproduksi dan menambah investasinya. Dengan begitu, tidak ada lagi anggaran yang dipakai untuk membeli barang impor.
"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas presiden.
Baca: Peran SNI Sangat Vital untuk Dorong Daya Saing UMKM
Dia menargetkan setidaknya Rp400 triliun tercapai untuk alokasi pembelian produk dalam negeri hingga 10 Mei 2022. Presiden menjabarkan alokasi pembelian peoduk dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp29 triliun.
"Tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," sindir presiden.
Dia menyinggung urusan membeli bangku sekolah masih menggunakan produk impor. Presiden menginstruksikan pembelian itu tidak diteruskan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden ingin jajarannya menggunakan produk dalam negeri.
"Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan," ucap dia.
Instansi pemerintah yang tidak mencapai target untuk pembelian barang dan jasa produk dalam negeri akan diumumkan. Presiden menegaskan berkomitmen mengawal target tersebut dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi transaksi yang berjalan di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.
"Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), jalan, kalau ada yang enggak semangat potong dana alokasi khusus (DAK) ya, setuju?" ujar Presiden kepada perwakilan kepala daerah, kementerian, dan pimpinan perusahaan BUMN yang hadir.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mempermudah usaha mikro, kecil, dan menengah (
UMKM) dalam mengurus sertifikasi barang standar nasional Indonesia (
SNI). Sehingga, lebih banyak produk buatan dalam negeri yang masuk katalog elektronik (
e-Katalog) untuk ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa.
Presiden juga mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar lebih banyak lagi produk buatan Indonesia yang masuk
e-Katalog. Menurut data yang diterima Presiden, produk buatan Indonesia yang masuk
e-Katalog sudah melompat dari 50 ribu menjadi 161 ribu. Presiden menargetkan 1 juta produk bisa masuk.
"Hal yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet mahal bayar sini, bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin," ketus presiden saat memberi pengarahan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Provinsi Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Dengan kemudahan mengurus sertifikasi, menurut Presiden, UMKM dapat berproduksi dan menambah investasinya. Dengan begitu, tidak ada lagi anggaran yang dipakai untuk membeli barang impor.
"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang
impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas presiden.
Baca:
Peran SNI Sangat Vital untuk Dorong Daya Saing UMKM
Dia menargetkan setidaknya Rp400 triliun tercapai untuk alokasi pembelian produk dalam negeri hingga 10 Mei 2022. Presiden menjabarkan alokasi pembelian peoduk dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp29 triliun.
"Tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," sindir presiden.
Dia menyinggung urusan membeli bangku sekolah masih menggunakan produk impor. Presiden menginstruksikan pembelian itu tidak diteruskan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden ingin jajarannya menggunakan produk dalam negeri.
"Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan," ucap dia.
Instansi pemerintah yang tidak mencapai target untuk pembelian barang dan jasa produk dalam negeri akan diumumkan. Presiden menegaskan berkomitmen mengawal target tersebut dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi transaksi yang berjalan di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.
"Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), jalan, kalau ada yang enggak semangat potong dana alokasi khusus (DAK) ya, setuju?" ujar Presiden kepada perwakilan kepala daerah, kementerian, dan pimpinan perusahaan BUMN yang hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
