Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi simbol kedaulatan negara. Pemindahan IKN telah ditinjau dari berbagai aspek, utamanya pertahanan dan keamanan.
"Menjadi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis termasuk ibu kota negaranya, sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisahan ibukota negara dengan kota-kota lain akan meminimalisasi ancaman negara," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Februari 2022.
Budi menyebut pemindahan IKN bukan hanya soal pindahnya gedung-gedung perkantoran pemerintahan, pegawai dan pembangunan fisik saja. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berpotensi menstimulasi pertumbuhan ekonomi semakin merata ke luar Pulau Jawa.
"Untuk mewujudkan cita-cita itu perlu konektivitas antar wilayah dan keterkaitan yang kuat antar sektor," jelas Budi.
Sementara itu, Dewan Penasehat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Pangeran Haryo Kesumo Poeger mengatakan masyarakat di wilayahnya mendukung sepenuhnya program pemerintah tersebut. Pemindahan IKN diyakini dapat membawa perubahan dari segi ekonomi dan sosial.
"Kesultanan Kutai Kartanegara tidak ada masalah dengan adanya pembangunan IKN, karena IKN ini juga untuk Kalimantan Timur," ucap Adji.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN mempunyai berbagai pertimbangan, yakni potensinya yang luar biasa besar sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang strategis.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Aturan ini jadi dasar kuat pembangunan IKN yang diberi nama Nusantara.
Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (
BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi simbol kedaulatan negara. Pemindahan IKN telah ditinjau dari berbagai aspek, utamanya pertahanan dan keamanan.
"Menjadi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis termasuk ibu kota negaranya, sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisahan ibukota negara dengan kota-kota lain akan meminimalisasi ancaman negara," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Februari 2022.
Budi menyebut pemindahan
IKN bukan hanya soal pindahnya gedung-gedung perkantoran pemerintahan, pegawai dan pembangunan fisik saja. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berpotensi menstimulasi pertumbuhan ekonomi semakin merata ke luar Pulau Jawa.
"Untuk mewujudkan cita-cita itu perlu konektivitas antar wilayah dan keterkaitan yang kuat antar sektor," jelas Budi.
Sementara itu, Dewan Penasehat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Pangeran Haryo Kesumo Poeger mengatakan masyarakat di wilayahnya mendukung sepenuhnya program pemerintah tersebut. Pemindahan
IKN diyakini dapat membawa perubahan dari segi ekonomi dan sosial.
"Kesultanan Kutai Kartanegara tidak ada masalah dengan adanya pembangunan IKN, karena IKN ini juga untuk Kalimantan Timur," ucap Adji.
Rencana pemindahan
Ibu Kota Negara (IKN) telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN mempunyai berbagai pertimbangan, yakni potensinya yang luar biasa besar sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang strategis.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Aturan ini jadi dasar kuat pembangunan IKN yang diberi nama Nusantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)