Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jadwal tersebut dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.
"(Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024) tanggal 1-7 Agustus 2022 dalam rencana tahapan dan jadwal kita di PKPU," kata Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dalam uji publik PKPU yang dilakukan secara virtual, Senin, 21 Maret 2022.
Selain itu, dia berharap penyusunan PKPU berjalan lancar. Sehingga, bisa segera dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah
Baca: DPR Didesak Segera Bahas Anggaran dan Regulasi Teknis Pemilu 2024
Ilham menyampaikan draf PKPU akan dikirimkan ke DPR hari ini. Sehingga, DPR bisa melakukan penjadwalan rapat bersama.
"(Berharap) akan dibahas pada periode kita," ungkap dia.
Setelah dikonsultasikan dan disepakati, draf PKPU bakal diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga, aturan teknis pelaksanaan tahap awal Pemilu 2024 bisa diundangkan.
"Ini jadi acuan dalam rencana anggaran da tahapan-tahapan lainnya," ujar Ilham.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pendaftaran partai politik (
parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jadwal tersebut dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.
"(Pendaftaran partai politik peserta
Pemilu 2024) tanggal 1-7 Agustus 2022 dalam rencana tahapan dan jadwal kita di PKPU," kata Ketua
KPU RI, Ilham Saputra, dalam uji publik PKPU yang dilakukan secara virtual, Senin, 21 Maret 2022.
Selain itu, dia berharap penyusunan PKPU berjalan lancar. Sehingga, bisa segera dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah
Baca:
DPR Didesak Segera Bahas Anggaran dan Regulasi Teknis Pemilu 2024
Ilham menyampaikan draf PKPU akan dikirimkan ke DPR hari ini. Sehingga, DPR bisa melakukan penjadwalan rapat bersama.
"(Berharap) akan dibahas pada periode kita," ungkap dia.
Setelah dikonsultasikan dan disepakati, draf PKPU bakal diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga, aturan teknis pelaksanaan tahap awal Pemilu 2024 bisa diundangkan.
"Ini jadi acuan dalam rencana anggaran da tahapan-tahapan lainnya," ujar Ilham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
