Kemendagri Jaring Masukan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. "Terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih," kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Kurniasih mengatakan Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Sebab, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR, 152 DPD, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat.  Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi ketimbang 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. "Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih," kata Kurniasih.   Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah. Kelompok rentan tersebut di antaranya penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat. "Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan," kata dia. Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. "Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri," ujarnya. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.