"Pak Presiden meminta penegakan hukum dilakukan dengan tegas. Kita harus tunjukan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Mahfud mengatakan aparat penegak hukum tidak perlu menunggu arahan-arahan baru dari Kepala Negara untuk menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Tidak usah menunggu arahan baru dari Presiden. Kalau penegakan hukum ya lakukan setegas-tegasnya, baik terhadap Wanaartha, Indosurya, dan lain lain. Termasuk Asabri dan juga Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding," jelasnya.
Baca juga: Banyak Keluhan, Jokowi Minta OJK Terus Pelototi Asuransi hingga Pinjol |
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta masyarakat bersabar karena proses penegakan hukum terutama untuk kasus korupsi membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, proses penegakan hukum sangat berbanding terbalik dengan proses perbuatan kejahatan itu sendiri.
"Menegakkan hukum tidak bisa cepat seperti orang melakukan kejahatan. Orang kalau melakukan kejahatan kan cepat. Kalau mau menulis angka Rp150 miliar menjadi Rp15 triliun itu gampang, satu menit selesai. Tapi untuk menyelesaikan itu, saksi perlu dipanggil dulu, mana dokumennya," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Oleh karena itu, ia berharap publik bisa memahami semua proses yang berjalan karena aparat penegak hukum harus mengikuti semua prosedur yang sah.
"Orang jahat enggak perlu prosedur hukum, sedangkan kita perlu. Kalau penjahat dipanggil hari ini tidak datang kan tidak bisa langsung ditangkap. panggil kedua tidak datang lagi, baru diambil paksa. Makanya lambat lambat. Itu harus dipahami juga," ungkapnya.
