Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengemukakan bahwa anggaran 2023 belum sepenuhnya turun. Sejauh ini anggaran KPU yang sudah dicairkan sebesar Rp15,9 triliun dari usulan anggaran Rp23,8 triliun.
Yulianto menyebut ada kekurangan Rp7 triliun yang belum diturunkan. Kekurangan ini menyebabkan pembayaran honor badan ad hoc mulai dari PPK hingga PPS di seluruh Indonesia hanya sampai bulan Juli 2023.
“Kita ajukan Rp4 triliun lagi (dicairkan) untuk honor ad hoc karena Rp15,9 triliun hanya sampai di bulan Juli, tetapi Agustus, September dan seterusnya belum teralokasi. Sehingga kami mengajukan cair sekitar kurang lebih Rp4 triliun untuk pembayaran honor badan ad hoc mulai PPK/PPs seluruh Indonesia,” kata Yulianto, Senin, 7 Agustus 2023.
Sejatinya, kata Yulianto, KPU saat ini ada kekurangan Rp3 triliun untuk mengakomodir seluruh tahapan pemilu. Anggaran tersebut juga rencananya untuk dukungan sarana-prasarana, dokumentasi, sosialisasi dan pengembangan IT.
Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran KPU RI tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif. Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,99 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp13,99 triliun.
"Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KPU RI sebesar Rp7,86 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Komisi II, kata Junimart, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu definitif KPU RI tahun 2023.
Dalam RDP tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kebutuhan anggaran KPU RI untuk tahun 2023 sebesar Rp23,85 triliun. Ia menyebut, dari alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp15,98 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp7,86 triliun.
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (
KPU) RI Yulianto Sudrajat mengemukakan bahwa
anggaran 2023 belum sepenuhnya turun. Sejauh ini anggaran KPU yang sudah dicairkan sebesar Rp15,9 triliun dari usulan anggaran Rp23,8 triliun.
Yulianto menyebut ada kekurangan Rp7 triliun yang belum diturunkan. Kekurangan ini menyebabkan pembayaran honor badan ad hoc mulai dari PPK hingga PPS di seluruh Indonesia hanya sampai bulan Juli 2023.
“Kita ajukan Rp4 triliun lagi (dicairkan) untuk honor ad hoc karena Rp15,9 triliun hanya sampai di bulan Juli, tetapi Agustus, September dan seterusnya belum teralokasi. Sehingga kami mengajukan cair sekitar kurang lebih Rp4 triliun untuk pembayaran honor badan ad hoc mulai PPK/PPs seluruh Indonesia,” kata Yulianto, Senin, 7 Agustus 2023.
Sejatinya, kata Yulianto, KPU saat ini ada kekurangan Rp3 triliun untuk mengakomodir seluruh tahapan pemilu. Anggaran tersebut juga rencananya untuk dukungan sarana-prasarana, dokumentasi, sosialisasi dan pengembangan IT.
Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran KPU RI tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif. Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,99 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp13,99 triliun.
"Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KPU RI sebesar Rp7,86 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Komisi II, kata Junimart, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu definitif KPU RI tahun 2023.
Dalam RDP tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kebutuhan anggaran KPU RI untuk tahun 2023 sebesar Rp23,85 triliun. Ia menyebut, dari alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp15,98 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp7,86 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
