Pemerintah Fokus Percepat Pembangunan Desa

Metrorvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah fokus mempercepat pembangunan desa pada tahun ini. Hal itu guna mengakhiri ketimpangan antara desa dan kota. “Pada 2017, kita akan lebih fokus mengatasi persoalan ketimpangan. Bukan saja ketimpangan antardaerah, kaya miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pembangunan Desa di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 29 Maret 2017. Jokowi mengatakan, persentase jumlah penduduk kota meningkat setiap tahun. Pada 2010, persentase penduduk kota meningkat 49,8 persen. Angka itu kembali terkerek pada 2015, menjadi 53,3 persen dan diprediksi menjadi 60 persen pada 2025. Di sisi lain, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen. "Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota yang hanya 7,7 persen,” ujar Presiden. Baca: Dana Desa Hanya Stimulus Pembangunan Desa Bekas Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta itu berharap dana desa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi, jumlahnya terus naik. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk dana desa dan naik menjadi Rp46,98 triliun pada 2016. Pada tahun ini pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun. “Saya titip pesan agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa betul-betul efektif sehingga bermanfaat bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan,” kata dia. Kepala Negara juga sempat menyentil karena masih ada empat kabupaten atau kota dan 241 desa yang belum menikmati dana desa. Soalnya, macam-macam. “Saya minta masalah ini segera diatasi." Presiden menekankan dana desa jangan melulu untuk membangun infrastruktur. Dana harus pula dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa. “Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan dan industri UMKM di desa,” ujar Jokowi. Presiden menegaskan, pengelolaan dana desa pun dapat melibatkan partisipasi warga untuk peningkatkan kualitas hidup warga desa. Masyarakat juga, kata dia, dapat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran. “Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir,” pungkas dia.