Alumni Kelompok Cipayung Menemui Presiden

medcom.id, Jakarta: Alumni Kelompok Cipayung menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kelompok yang berisi enam organisasi itu menyampaikan pokok pikiran tentang perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersendikan pada konsensus final benegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Alumni Kelompok Cipayung berharap konsensus bernegara dapat diimplementasikan secara efektif dalam semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah mengatakan, kebijakan pemerintah akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan langkah konkret dalam memantapkan kembali konsensus bernegara. Almuni Kelompok Cipayung, kata dia, mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan, Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. "Komitmen ini menguatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan Cipayung untuk mencapai Indonesia yang kita cita-citakan pada 22 Januari 1972 di Cipayung, Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal Kelompok Cipayung," kata Basarah di Jakarta, Selasa 21 Februari 2017. Kedua, alumni Kelompok Cipayung menilai praktik demokrasi saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang sangat ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, komunisme, sektarianisme, radikalisme, dan terorisme, serta ajaran lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut dia, penyimpangan dari praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata dalam menguatnya politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan fenomena hoax dalam proses pembangungan demokrasi saat ini. Ia menilai, fenomena tersebut tidak hanya dapat mengoyak sendi-sendi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, berpotensi menimbulkan degredasi sosial yang kontra-produktif bagi pemantapan integrasi sosial politik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional. "Karena itu, diperlukan langkah-langkah evaluatif terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kita saat ini agar bersesuaian dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia sesuai prinsip TRISAKTI, yakni Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya yang menjadi platform pemerintahan saat ini," tutur dia. Ketiga, dinamika geopolitik global terus berkembang secara dinamis yang pada ujungnya berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan benegara. Basarah menilai, implikasi tersebut tak terhindarkan sebagai konsekuensi hidup dalam pergaulan internasional. Menurut dia, hal itu menuntut Indonesia tetap cerdas dan cermat dalam menyaring isu global yang dapat kontra produktif bagi upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia. "Fenomena transmational crimes seperti narkoba, ancaman proxy war dan bentuk kejahatan lintas batas lainnya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah," kata dia. Keempat, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Menurut dia, anugerah itu tak dimiliki semua negara. Karena itu, Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ia meminta modal sumber daya strategis yang dimiliki Indonesia menjadi aset yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara adil, mengentaskan kemiskinan dan menutup jurang ketimpangan ekonomi antarmasyarakat dan antar daerah, serta mendukung bangkitnya daya saing kekuatan-kekuatan ekonomi dalam negeri. "Kami mendukung langkah-langkah Presiden untuk memperkuat kehadiran negara di dalam pengelolaan sumber-sumber daya strategis dalam menjamin terwujudnya kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat termasuk mengakhiri hegemoni kapitalisme asing seperti Freeport," ucap dia. Terakhir, keanekaragaman yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan jati diri sekaligus entitas Indonesia sebagai suatu bangsa. Ia mengatakan, keanekaragaman tersebut telah menyatu dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi simbol kerukunan serta keharmonisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, lanjut dia, alumni Kelompok Cipayung mendukung langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan tegas terhadap segala upaya memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alumuni Kelompok Cipayung yang hadir di antaranya Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD, Ketua Umum PB IKA PMII Akhmad Muqowam, Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah, Ketua Umum PNPS GMKI Bernard Nainggolan, serta Ketua Umum Forkoma PMKRI Hermawi Taslim.