medcom.id, Jakarta: Isyarat akan dirombaknya menteri di kabinet kerja digulirkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah pergantian posisi pembantu presiden diharapkan tidak melahirkan kegaduhan politik.
"Yang penting pergantian menteri-menteri tersebut tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. Salah satunya dengan cara mendiskusikan dengan ketua-ketua umum parpol jika menteri tersebut berasal dari parpol," kata Basarah kepada Media Indonesia, Senin (4/5/2015).
Kecuali, lanjutnya, menteri yang bukan berlatar belakang parpol tidak memerlukan konsultasi dengan siapapun, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Lebih lanjut dia menambahkan, hingga saat ini belum ada secara khusus dibahas dengan PDIP perihal rencana perombakan kabinet.
"Belum ada secara khusus dibicarakan perihal nama-nama menteri, baik yang diusulkan untuk diganti maupun calon menteri penggantinya," pungkasnya.
Sebelumnya JK mengatakan ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja. "Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK, Senin (4/5/2015).
Ketika ditanya soal kepastian waktu dan bidang kementeriannya, ia enggan menjawab secara rinci. Perombakan itu, lanjutnya, segera dilaksanakan saat telah dipandang perlu.
medcom.id, Jakarta: Isyarat akan dirombaknya menteri di kabinet kerja digulirkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja.
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah pergantian posisi pembantu presiden diharapkan tidak melahirkan kegaduhan politik.
"Yang penting pergantian menteri-menteri tersebut tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. Salah satunya dengan cara mendiskusikan dengan ketua-ketua umum parpol jika menteri tersebut berasal dari parpol," kata Basarah kepada Media Indonesia, Senin (4/5/2015).
Kecuali, lanjutnya, menteri yang bukan berlatar belakang parpol tidak memerlukan konsultasi dengan siapapun, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Lebih lanjut dia menambahkan, hingga saat ini belum ada secara khusus dibahas dengan PDIP perihal rencana perombakan kabinet.
"Belum ada secara khusus dibicarakan perihal nama-nama menteri, baik yang diusulkan untuk diganti maupun calon menteri penggantinya," pungkasnya.
Sebelumnya JK mengatakan ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja.
"Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK, Senin (4/5/2015).
Ketika ditanya soal kepastian waktu dan bidang kementeriannya, ia enggan menjawab secara rinci. Perombakan itu, lanjutnya, segera dilaksanakan saat telah dipandang perlu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
