medcom.id, Jakarta: Program tol laut dan penguatan maritim Indonesia menjadi terkendala dengan krisis yang sedang dihadapi Indonesia. Hal ini mendapatkan perhatian serius dari para wakil rakyat di Senayan.
"Dengan realita pada tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran sangat sedikit, saya sebagai anggota komisi V DPR RI sangat pesimis untuk bisa mencapai indikator dan out come yang telah di tetapkan dalam nota keuangan tahun 2016, apalagi mewujudkan tol Laut yang di cita-citakan presiden," kata Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro, Senin (24/8/2015).
Nizar mengkritisi beberapa program yang di sampaikan dalam nota keuangan beserta RAPBN 2016. Berkaca kepada penyerapan Kementerian Perhubungan yang hanya 28 persen hingga kini, membuat dia tak yakin program tersebut dapat terpenuhi.
"Seperti, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut mempunyai indikator antara lain jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit," kata dia.
Ada beberapa program yang menurut dia sulit dijalankan dengan kondisi sekarang. Mereka di antaranya pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit, trayek dan pos sejumlah 96 trayek, dan 22 kapal penghubung.
"Apalagi, rancangan APBN 2016 untuk Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50.160.359.782. Tapi dari penyerapan anggaran tahun 2015 kemenhub termasuk sangat rendah," ungkap dia.
Nizar pun menyarankan Kemenhub segera berbenah diri dan meningkatkan kinerja. Jangan sampai, nawacita negara maritim Indonesia yang diusung pemerintahan Jokowi-JK terkendala oleh Kemenhub sebagai garda terdepan.
medcom.id, Jakarta: Program tol laut dan penguatan maritim Indonesia menjadi terkendala dengan krisis yang sedang dihadapi Indonesia. Hal ini mendapatkan perhatian serius dari para wakil rakyat di Senayan.
"Dengan realita pada tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran sangat sedikit, saya sebagai anggota komisi V DPR RI sangat pesimis untuk bisa mencapai indikator dan
out come yang telah di tetapkan dalam nota keuangan tahun 2016, apalagi mewujudkan tol Laut yang di cita-citakan presiden," kata Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro, Senin (24/8/2015).
Nizar mengkritisi beberapa program yang di sampaikan dalam nota keuangan beserta RAPBN 2016. Berkaca kepada penyerapan Kementerian Perhubungan yang hanya 28 persen hingga kini, membuat dia tak yakin program tersebut dapat terpenuhi.
"Seperti, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut mempunyai indikator antara lain jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit," kata dia.
Ada beberapa program yang menurut dia sulit dijalankan dengan kondisi sekarang. Mereka di antaranya pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit, trayek dan pos sejumlah 96 trayek, dan 22 kapal penghubung.
"Apalagi, rancangan APBN 2016 untuk Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50.160.359.782. Tapi dari penyerapan anggaran tahun 2015 kemenhub termasuk sangat rendah," ungkap dia.
Nizar pun menyarankan Kemenhub segera berbenah diri dan meningkatkan kinerja. Jangan sampai, nawacita negara maritim Indonesia yang diusung pemerintahan Jokowi-JK terkendala oleh Kemenhub sebagai garda terdepan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
