Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi tersebut diraih 12 kali berturut-turut.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang paripurna luar biasa DPD RI dengan agenda penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.
"Hasil ini telah diraih secara berturut turut sejak tahun 2006," kata Nono di Ruang sidang paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.
Senator asal Maluku itu mengungkapkan, opini WTP merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Dia pun meminta agar Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus mempertahankannya.
"Dan BPK RI dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD RI," ungkap dia.
Selain itu, Nono juga menghimbau agar seluruh anggota dapat terus bekerjasama dari seluruh anggota. Hal itu disampaikan demi terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di DPD RI.
Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi tersebut diraih 12 kali berturut-turut.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang paripurna luar biasa DPD RI dengan agenda penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.
"Hasil ini telah diraih secara berturut turut sejak tahun 2006," kata Nono di Ruang sidang paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.
Senator asal Maluku itu mengungkapkan, opini WTP merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Dia pun meminta agar Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus mempertahankannya.
"Dan BPK RI dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD RI," ungkap dia.
Selain itu, Nono juga menghimbau agar seluruh anggota dapat terus bekerjasama dari seluruh anggota. Hal itu disampaikan demi terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di DPD RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
