Lobi Politik RUU Pemilu Diharapkan Menuju Musyawarah

medcom.id, Jakarta: Sidang Paripurna pembahasan RUU Pemilu kembali ditunda lantaran suara fraksi masih terbelah. Waktu luang yang digunakan untuk sesi lobi politik itu diharapkan menghasilkan sikap musyawarah.  "Musyawarah mufakatlah," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Muhammad Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.  Penundaan sidang kebali dilakukan pada pukul 1800 WIB. Menurut Lukman, sidang akan digelar setelah dilakukan lobi politik kedua selama 30 menit mulai pukul 19.30 WIB. Penundaan untuk lobi politik sebelumnya sudah dilakukan pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.  "Kalau tadi lobi antarlintas fraksi dan pimpinan ditunda karena berbentrokan dengan salat Maghrib, jadi diskors," kata Lukman.  Lukman mengatakan, putusan masing-masing fraksi akan disampaikan oleh perwakilan terbatas. Menurut dia, upaya mekanisme hasil paripurna secara musyawarah masih berpeluang untuk dilakukan.  "Setelah itu apakah terjadi musyawarah mufakat karena positioning tadi pasti dilaporkan dari masing-masing fraksi kepada pimpinan masing-masing partai," papar dia.  Kondisi suara fraksi sementara, lanjut Lukman, ada enam dari 10 fraksi di DPR RI menyepakati opsi A. Kemudian, tiga fraksi menyepakati opsi B dan sisanya belum menentukan sikap.  "Ini kan masih dalam tahapan mencari musyawarah mufakat, untuk menghindari voting. Opsi A ditawarkan ditawarkan kepada teman-teman opsi B begitu sebaliknya. Ketua DPR (Setya Novanto) menawarkan itu," ucap dia.  Lima isu krusial yang akan diambil dalam paripurna ialah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Isu yang paling menyandera pembahasan adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).