medcom.id, Jakarta: Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, intervensi hukum dalam bentuk mobilisasi massa punya dampak berbahaya. Aksi itu bisa menjadi contoh dalam menanggapi suatu kasus.
"Kejadian 414, 212 dan itu bertepatan dengan Pilkada DKI dan ditakutkan akan di-copy paste untuk kasus apa pun," jelas Yunarto dalam seminar "Intervensi Proses Hukum dengan Menggunakan Mobilisasi Massa" di STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2017.
Dia mencontohkan kasus kecelakaan lalu lintas lantaran pengendara motor menerobos lampu merah dan dikejar polisi. Lantaran jumlah pengendara motor yang melanggar lebih banyak, mereka dapat mengintervensi polisi.
Sementara itu, pengamat ahli pidana Mompang L. Pangabean, menyebut adanya mobilisasi massa bisa saja karena adanya kepentingan suatu kelompok yang ingin 'bermain'. "Ada yang menunggangi atau tidak polisi harus bersikap. Siapa yang jadi pion, siapa yang jadi kuda hitam," kata dia.
Menurut dia, budaya kepatuhan hukum di Indonesia masih menjadi masalah. Dia menilai, bila kepatuhan hukum masyarakat rendah akan mudah untuk ditunggangi beragam kepentingan.
Sementara itu, aksi saling serang antara kelompok masyarakat juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dia ingin, publik bersama-sama menjaga persatuan.
"Saya titip ini, jangan lupa jaga persatuan kita, karena kita ini semuanya bersaudara. Habis energi kita untuk mengurus dema-demo, dema-demo, dema demo," kata Presiden dalam pembukaan Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Agung Darussalam Palu, Selasa 16 Mei 2017.
Baca: Presiden: Kita Ini Bersaudara
Presiden mengaku sedih melihat setiap hari ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang berdemo. Dia menilai, hal itu hanya menghabiskan energi. Padahal, masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan.
"Coba tanya Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), berapa ratus miliar rupiah dana yang sudah dihabiskan untuk mengerahkan pasukan mengamankan demo-demo tersebut," tekan Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, intervensi hukum dalam bentuk mobilisasi massa punya dampak berbahaya. Aksi itu bisa menjadi contoh dalam menanggapi suatu kasus.
"Kejadian 414, 212 dan itu bertepatan dengan Pilkada DKI dan ditakutkan akan di-
copy paste untuk kasus apa pun," jelas Yunarto dalam seminar "Intervensi Proses Hukum dengan Menggunakan Mobilisasi Massa" di STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2017.
Dia mencontohkan kasus kecelakaan lalu lintas lantaran pengendara motor menerobos lampu merah dan dikejar polisi. Lantaran jumlah pengendara motor yang melanggar lebih banyak, mereka dapat mengintervensi polisi.
Sementara itu, pengamat ahli pidana Mompang L. Pangabean, menyebut adanya mobilisasi massa bisa saja karena adanya kepentingan suatu kelompok yang ingin 'bermain'. "Ada yang menunggangi atau tidak polisi harus bersikap. Siapa yang jadi pion, siapa yang jadi kuda hitam," kata dia.
Menurut dia, budaya kepatuhan hukum di Indonesia masih menjadi masalah. Dia menilai, bila kepatuhan hukum masyarakat rendah akan mudah untuk ditunggangi beragam kepentingan.
Sementara itu, aksi saling serang antara kelompok masyarakat juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dia ingin, publik bersama-sama menjaga persatuan.
"Saya titip ini, jangan lupa jaga persatuan kita, karena kita ini semuanya bersaudara. Habis energi kita untuk mengurus dema-demo, dema-demo, dema demo," kata Presiden dalam pembukaan Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Agung Darussalam Palu, Selasa 16 Mei 2017.
Baca: Presiden: Kita Ini Bersaudara
Presiden mengaku sedih melihat setiap hari ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang berdemo. Dia menilai, hal itu hanya menghabiskan energi. Padahal, masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan.
"Coba tanya Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), berapa ratus miliar rupiah dana yang sudah dihabiskan untuk mengerahkan pasukan mengamankan demo-demo tersebut," tekan Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
