Suasana di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Suasana di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah. Foto: MI/Rommy Pujianto

UU Pesantren Mahakarya Kemenag di Ujung Kinerja

Nasional Evaluasi Kabinet Kerja
Kautsar Widya Prabowo • 17 Oktober 2019 17:45
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) di era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin dinilai telah membawa terobosan baru pada dunia pendidikan agama Islam. Hadirnya Undang-Undang Pesantren di tengah kepemimpinan Kabinet Kerja Jokowi-JK menunjukkan pemerintah lebih perhatian ke lembaga pendidikan Islam ini.
 
Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih ke pesantren sejak lama. Sejarah panjang menunjukkan lembaga pendidikan ini banyak berkontribusi bagi Indonesia.
 
"Mereka terbukti melawan penjajah, tapi perhatian kementerian agama dikit sekali, dari sisi anggaran. Dengan adanya UU pesantren kita harap mudah-mudahan bisa terelisasi," ujar Iskan kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

UU untuk perbaikan pesantren

Iskan meminta Kementerian Agama membenahi beberapa persoalan yang tersisa. Sebagai kementerian dengan anggaran terbesar keempat, Kemenag harus mampu memperbaiki birokrasi yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama masih banyak yang gagap perubahan. Masyarakat, kata dia, tak sedikit yang mengeluhkan rumitnya berkas-berkas birokasi dan pungutan liar.
 
"Jadi mindset-nya Kemenag harus diubah menjadi pelayan umat, pelayan bangsa," tuturnya.
 
Penguatan sistem pengawasan harus ditempuh. Tidak boleh ada lagi kasus-kasus korupsi yang masih menjadi momok Kemenag. Apalagi, anggaran Kementerian Agama mencapai Rp62,06 triliun di 2019.
 
Cendekiawan muslim Indonesia, Didin Hafidhuddin, menyebut hadirnya UU Pesantren membuka peluang selebar-lebarnya untuk pesantren berkembang. UU menjadi pengakuan resmi pemerintah pada lembaga pesantren.
 
"(Ini membuat) pesantren bisa berkembang seperti lembaga-lembaga pendidikan yang lain," tuturnya.
 
Didin menambahkan, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh Kemenag periode saat ini. Pemikiran-pemikiran radikal terlalu bebas berkeliaran menggerogoti masa depan bangsa. Hal ini dapat menyusup ke pesantren.

Pendidikan muslim terus berkembang

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyebut sudah banyak capaian dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini. Terlihat dari semakin meningkatnya jumlah siswa-siswi hingga mahasiswa pendidikan Islam yang diikuti dengan peningkatan prestasi akademiknya.
 
"Hasil ujian mereka semakin hari semakin bagus, begitu juga di perguruan tinggi. Jadi secara garis besar, secara akses dan mutu berhasil ditingkatkan oleh Kemenag," tuturnya.
 
UU Pesanteran merupakan wujud nyata pemerintah untuk dapat menyetarakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Terlebih dalam UU tersebut pemerintah daerah (pemda) diperbolehkan untuk menganggarkan untuk pesantren di wilayahnya.
 
"Pemda bisa memberikan anggaran ke pondok pesantren, sama dengan lembaga pendidikan yang lain, bentuk pengakuan, dan bentuk dukungan fasilitas negara pada lembaga pesantren," tuturnya.
 
UU Pesantren Mahakarya Kemenag di Ujung Kinerja
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) didampingi Sekjen DPR Nur Syam (kanan) dan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017. Foto: MI/Susanto

Kemenag mekarkan 'Pendidikan Islam'

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama Komisi VIII DPR, Dirjen Pendidikan Islam akan dipecah menjadi tiga direktorat jenderal. Tiga direktorat jenderal pendidikan tersebut yakni Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Islam, Dirjen Pesantren, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam.
 
"Dirjen Pendidikan Islam saat ini terlalu kecil untuk menaungi lembaga pendidikan Islam yang ada. Rencana itu sudah memiliki naskah akademik dan telah disampaikan Kementerian PAN RB untuk dilakukan evaluasi," jelasnya.
 
Ia menyadari Kemenag memiliki sejumlah tantangan pada periode berikutnya, terutama terkait dunia pendidikan. Di era globalisasi dengan persaingan terus mengetat, pendidikan Islam harus unggul dan dibuat berkompetinsi tinggi agar mampu bersaing dengan pendidikan bertaraf Internasional.
 
Untuk mendukung tantangan tersebut, pihaknya telah menjalankan program literasi digital di sejumlah lembaga pendidikan Islam. "Literasi digital sudah kita berikan sebagai fondasi yang harus dikembangkan," pungkasnya.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif