PKB. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
PKB. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

PKB Bentuk Tim Pengkajian Amendemen UUD

Nasional Amendemen UUD 45
Juven Martua Sitompul • 19 Agustus 2019 09:48
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membentuk Tim Pengkajian Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tim ini bakal disahkan pada muktamar, 20-22 Agustus 2019, di Bali.
 
"Kami akan mengkaji secara serius dan komprehensif terkait rencana amendemen terbatas UUD 45 ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Ahmad Iman melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.
 
Imam memastikan panitia pengkajian dipimpin profesor hukum tata negara dan profesor ilmu politik. Namun, dia tak menyebut identitas ilmuwan dimaksud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tunggu nanti pas muktamar. Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin tim pengkajian itu," ujar dia.
 
Imam menilai pembentukan panitia penting untuk mendapatkan perspektif utuh baik secara ketatanegaraan maupun politik. Hasil kajian akan dijadikan pedoman PKB menentukan sikap mendukung atau menolak rencana tersebut.
 
"Ini menyangkut prinsip tentang tata negara Indonesia ke depan. Kita tak ingin Presiden terpilih (Joko Widodo) justru tersandera oleh GBHN, apalagi negara ini sudah pernah mempraktikan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," pungkas dia.
 
Baca: PDIP Sebut GBHN Bisa Cegah Radikalisme
 
Rencana amendemen terbatas menjadi perubahan kelima UUD 1945 sejak 1999. Amendemen didasari keinginan sejumlah pihak menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 
Partai yang paling getol menyuarakan ialah PDI Perjuangan. Dalam Rapat Kerja Nasional pada 10-12 Januari 2016, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan Indonesia perlu menghidupkan kembali GBHN.
 
Penghidupan GBHN pun menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019. Namun, di Parlemen, isu ini masih menuai pro dan kontra. Masing-masing partai memiliki pandangan berbeda.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif